Rapat Paripurna DPRD Setujui Perubahan Propemperda 2024

PUTUSKAN: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono saat memimipin rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Senin (29/1/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menggelar rapat paripurna, Senin (29/1/24). Agendanya membahas persetujuan penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dan dihadiri Sekda Sumarno.

“Berdasarkan laporan Saudara Plh. Sekretaris Dewan, Anggota DPRD yang hadir 83 orang dari 119 orang anggota dewan. Sesuai ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf ‘b’ Peraturan DPRD tentang tata tertib bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum,” kata Ferry mengawali rapat, didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Usai membuka rapat, ia mempersilahkan Bapemperda untuk membacakan laporan hasil pembahasan perubahan propemperda 2023 oleh Bapemperda. Laporan dibacakan Wakil Ketua Bapemperda Nur Saadah.

Dalam laporannya, ia menyamapikan Propemperda proritas tahun 2024 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut kebutuhan produk daerah yang responsif terhadap perkembangan, perlindungan hukum, dan pelayanan publik daerah yang mengedepankan aspek kepastian kegunaan dan keadilan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Baca juga:  Pemprov Jateng Sambut Baik Empat Raperda Baru

“Program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 telah ditetapkan pada 28 November 2023 lalu dengan keputusan di luar Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jateng Nomor 36 tahun 2023 tentang program pembentukan Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024,” imbuhnya.

Program pembentukan peraturan derah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 itu memprogramkan rancangan peraturan daerah sebanyak 9 rancangan peraturan daerah yang terdiri dari 5 rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Jawa Tengah, serta 1 rancangan usul prakarsa gubernur, dan 3 rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka.

Lebih lanjut Nur Saadah mengatakan, program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 masih terdapat 10 rancangan peraturan daerah dalam tahap pembahasan dan penambahan raperda usul Prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Serta adanya perubahan raperda usul Prakarsa tahun 2024 Komisi B DPRD Provinsi Jateng serta perubahan judul dari usulan Komisi B DPRD Provinsi Jateng usul prakarsa tahun 2023.

Baca juga:  Meriahkan Bazar UMKM Banyumanik, KKN Posko 22 UIN Walisongo Gali Nilai-nilai Moderasi Beragama

Dalam laporannya, tercatat ada 20 raperda pada 2024 ini. Dari angka itu, sebanyak 8 usulan gubernur dan lainnya inisiatif DPRD. Beberapa program tersebut diantaranya Perda mengenai pemantauan orang asing usulan dari DPRD, kemudian penyelenggaraan system pertanian, pengelolaan barang milik daerah, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jateng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Perhubungan, penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, pemberdayaan dan perlindungan koperasi mikro kecil dan menengan, rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, dan lainnya.

“Raperda prioritas 2024 mengedepankan aspek perlindungan hukum, pelayanan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nur.

Setelah pembacaan laporan, Ferry meminta persetujuan anggota dewan atas Propemperda 2024 tersebut. “Selanjutnya kami minta kepada para anggota dewan, apakah Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jateng tentang Perubahan Propemperda 2024, tersebut dapat disetujui?” dan dijawab serentak oleh para Anggota Dewan, “setuju!”

Baca juga:  Diskominfo Bantah Website Resmi Pemkot Semarang Bocor

Dengan telah disetujuinya Perubahan Propemperda 2024, Ferry kemudian menutup rapat paripurna tersebut. “Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng masa persidangan kedua tahun sidang 2023/2024, secara resmi kami nyatakan ditutup,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno mengatakan meski waktu anggota DPRD Jawa Tengah bakal tersita sampai 14 Februari 2024 mendatang, pihaknya tetap optimistis sebanyak 20 raperda yang diusulkan tersebut akan berjalan baik pada tahun 2024.

“Sebetulnya kalau aktivitas teman-teman mungkin agak tersita sampai 14 Februari 2024 ya. Setelah itu kita akan lebih akseleratif lagi menyelesaikan program-program yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,” jelas Sumarno. (luk/gih)