Kudus  

Percepat Pelayanan Masyarakat melalui Penambahan Sarpras

LAYANAN: Tampak Camat Dawe sedang melayani masyarakat yang ingin melakukan keperluan administrasi, belum lama ini. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus terus berbenah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Salah satunya melalui penambahan sarana prasarana (sarpras) dan memperkuat komunikasi dengan pegawai lainnya.

Camat Dawe, Famny Dwi Arfana menyampaikan, untuk pelayanan kecamatan semakin tahun tentunya harus berbenah. Sebab, masyarakat setempat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis.

“Tahun semakin berubah, pelayanan di Kecamatan Dawe terus diperkuat. Terpenting tidak boleh memungut biaya sepeserpun. Apalagi pungli tak boleh,” tegasnya.

Menurutnya, Kecamatan Dawe saat ini sudah terintegrasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus. Pihaknya terus melakukan sosialisasi tidak hanya secara formal, namun langsung turun ke masyarakat.

Baca juga:  Larangan Pungli dalam PPDB Dipertegas

“Intinya kami menyesuaikan kondisi saat ini. Menyesuaikan kemampuan masyarakat. Khususnya di Dawe,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk sarpras juga semakin tahun semakin ditambah dan dibenahi. Agar pelayanan di kecamatan tak jauh beda dengan yang lain. Terlebih untuk karyawan melayani masyarakat harus dengan senyuman.

“Kita ke masyarakat semua pelayanan administrasi kependudukan kita bantu. Termasuk validasi keluarga miskin dan tidak mampu akan dibantu,” terangnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pelayanan ke pemerintah desa (pemdes) terhadap masyarakat terus dimonitoring. Hal itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Baca juga:  Mendengar Langsung Aspirasi Warga Melalui Program Bogeling

“Itu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan,” pungkasnya. (adm/fat)