Akademisi UGM Sampaikan Petisi Kedaruratan Politik Indonesia

BERSAMA: Sejumlah guru besar beserta akademisi dan mahasiswa UGM mengumumkan petisi peringatan kepada Presiden Jokowi, Kamis (1/2/24). (HUMAS/JOGLO JOGJA)

YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan Petisi Bulaksumur. Hal ini sebagai ekspresi keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi UGM Prof. Koentjoro mengungkapkan, petisi tersebut merupakan respons terhadap tindakan penyelenggara negara di berbagai lapisan dan tingkatan. Pasalnya dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi atas keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan. Sekaligus pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik sangatlah terlihat dengan nyata,” ungkapnya.

Baca juga:  Dishub Yogyakarta Ajak Masyarakat Lakukan Uji KIR untuk Antisipasi Kecelakaan

Pihaknya mengingatkan, sebagai alumni UGM, Presiden Jokowi seyogyanya tetap mengikuti nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokratisasi sesuai standar moral yang tinggi. “Sehingga sangat diperlukan sekali adanya kepentingan dalam menjaga demokrasi. Agar sesuai cita-cita luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.

Sementara itu, Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Panut Mulyono menekankan, pentingnya menjalankan asas luber dan jurdil dalam pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Pemimpin yang terpilih harus memiliki legitimasi yang membawa kemajuan bagi rakyat. Sehingga seluruh penyelenggara negara, termasuk TNI/Polri tidak berpihak pada paslon mana pun. Melainkan pada kepentingan bangsa dan negara,” paparnya.

Baca juga:  Cacing Hati Ditemukan pada Puluhan Hewan Kurban di Bantul, Daging Aman Dikonsumsi

Senada, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar menyoroti, perbandingan antara sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat. “Amerika Serikat lebih demokratis, karena peran oposisi dan civil society yang lebih kuat dalam mengawasi pemerintahan,” jelasnya.(suf/sam)