Kudus  

BPPKAD Kudus: 401.191 SPPT PBB Segera Disebarkan ke Desa

JELASKAN: Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Pudjiastuti Setianingrum menjelaskan pendapatan pajak daerah di ruangan, belum lama ini. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus akan segera mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke 123 desa. Pajak paling banyak yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat 401.191.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Pudjiastuti Setianingrum mengatakan, SPPT diberikan sesuai dengan kepemilikan tanah. Pasalnya, 1 orang bisa memiliki lebih dari 1 SPPT. Setiap pembayaran pajak ada batas akhir pembayaran, maksimal 31 Agustus setiap tahun.

“PBB sendiri setiap pembayaran pajak melebihi batas waktu akan dikenakan bunga  sebesar 2 persen perbulan. Dan maksimal bunga 48 persen,” terangnya.

Baca juga:  Penuhi Kebutuhan Pengungsi, Polwan Turun ke Dapur Umum

Aturan tersebut, ada batas waktu juga dalam setiap persen bunga. Ketika lebih dari 2 tahun masih ada sisa hutang, artinya bunga akan tetap berlanjut 48 persen tidak ada penambahan.

“Kalau PBB tidak bayar pajak, belum dikenakan sanksi. Sanksinya ketika akan melakukan transaksi. Syaratnya harus melunasi semua tagihan pajak hutang dulu. Kalau tidak lunas kami tidak bisa melayani. Misalnya kalau mau jual beli, balik nama sertifikat, hibah, wakaf,” jelasnya.

Sementara pelayanan pembayaran pajak PBB, lanjut dia, sudah banyak melalui kanal-kanal e-commerece. Seperti lewat Indomaret, transfer, dan e-wallet lainnya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak.

Baca juga:  Ketua DPRD Kudus Cek Debit Bendung Wilalung yang Meningkat

“Kita mempermudah pelayanan pajak. Karena banyak sekali orang-orang yang mengeluh jika dikasih banyak persyaratan dalam membayar pajak. Makanya sudah dipermudah,” katanya.

Pihaknya menyebutkan, pendataan pajak sudah memakai tapping box, yaitu alat untuk mencatat transaksi dan memastikan pajak daerah tertagih tanpa penyelewengan. Selain itu, untuk optimalisasi juga melakukan penagihan bagi yang belum membayar pajak.

“Kami akan mendata obyek-obyek pajak yang baru. Jadi, ketika dilapangan ada perkembangan. Misal PBB ada tanah saja, terus sekarang ada lagi bangunan. Selain itu, restoran baru, dan masih banyak perubahan lainnya,” tambahnya.

Baca juga:  SMA 1 Kudus Ajak Siswa Kunjungi Destinasi Lokal

Ia berupaya untuk mendatangi ke Desa atau kecamatan, agar Desa bisa langsung menyerahkan ke pemilik SPPT. Semoga bisa tersampaikan secara menyeluruh. Agar warga segera membayar pajak. Ataupun jika ada perubahan bisa segera diajukan perubahannya sebelum jatuh tempo. (cr3/fat)