Jepara  

Angka Anak tidak Sekolah di Jepara Menyusut Drastis

Kepala Disdikpora Jepara Ali Hidayat.
Kepala Disdikpora Jepara Ali Hidayat. (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Laporan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara kian menyusut. Dari yang dilaporkan Badan Pusat Statistika (BPS) melalui survei nasional sebanyak 17.065, kini tersisa 2.004 siswa.

Survei yang dijalankan sejak 2019 dan launching pada 2022, mengagetkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora).

Akan tetapi, hal itu tidak didaptkan begitu saja. Sejak Kepala Disdikpora Jepara Ali Hidayat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sekira Juni sampai Desember 2022, dirinya membuat surat edaran langkah penanganan ATS.

Baca juga:  Lepas Keberangkatan Calon Jemaah Haji, Gus Haiz Ingatkan Panas di Arab Saudi

Surat edaran itu berisi gerakan satu guru atau tenaga pendidik (GTK) satu ATS. Artinya, setiap satu pengajar akan menyisir anak tidak sekolah di lingkungannya. Hasil dari gebrakan tersebut, mencuat angka 5.230 ATS.

Cepatnya pendataan anak tidak sekolah tersebut, kata Ali Hidayat, lantaran Disdikpora Jepara meluncurkan aplikasi. Yakni Siput Merah (Sistem Informasi Penanganan Anak Putus Sekolah Menuju Masa Depan Cerah).

“Ternyata data dari survei nasional BPS jauh berbeda dengan data Disdikpora. Sampai akhir Desember 2022 semua Kecamatan didatangi sambil sosialisasi, angkanya ATS sebesar 5.230,” papar Ali Hidayat kepada Joglo Jateng.

Baca juga:  Gus Haiz Dorong Peningkatan PAD di Sektor Pariwisata

Padahal di 2022, Aparatur Sipil Negara (ASN) guru hanya berkisar 5.300. Namun, sudah dapat mengatasi ATS secara masif, dan per Januari 2024 tersisa sebanyak 2.004 siswa yang belum kembali ke sekolah.

ATS yang keluar dari sekolah, lantaran faktor ekonomi, pengaruh teman dan media sosial, geografis (jauh dari sekolah), pernikahan dini sampai bullying. Mereka terus didampingi Disdikpora Jepara untuk bersekolah lagi.

Salah satu langkah Disdikpora Jepara, di antaranya adalah dengan mengamankan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) siswa ATS. Lalu mendapat bantuan operasional pendidikan (BOP) dan atau peroleh bantuan operasional pendidikan (BOSP).

Baca juga:  Diskopukmnakertrans Jepara: Pembuatan Izin UMKM tidak Dipungut Biaya

Besarannya, melansir dari Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) Nomor 3/P/2023. Menganggarkan Paket A Rp 1.430.000/siswa/tahun. Paket B Rp 1.650.000/siswa/tahun. Paket C Rp 1.980.000/siswa/tahun.

“Sekarang ASN guru mencapai 5.800. Jadi kian masif gerakan penangana ATS juga mengucurkan bantuan dari kementerian berupa uang kepada anak tidak sekolah yang berada di Kabupaten Jepara,” pungkasnya. (map/fat)