Opini  

Kepemimpinan Kolektif Kolegial Jadi Bingkai Amanah Demokrasi

Anif Maghfiroh, S.S.,M.Si.

Oleh: Anif Maghfiroh, S.S.,M.Si.

PEMILIHAN umum (pemilu) tinggal di ambang pintu. Harapan masyarakat tertumpu pada event besar pada perhelatan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin legislatif dan eksekutif (para wakil rakyat dan presiden, wakil presiden, serta para kepala daerah).

Pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Yaitu sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan untuk menjaga demokrasi guna memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Oleh karena itu kita perlu manfaatkan suara kita untuk menentukan masa depan bangsa, karena suara kita penentu nasib bangsa.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ciri negara demokrasi di antaranya adanya kemerdekaan berpendapat, persamaan hukum, kebebasan berkelompok dan berorganisasi. Kemudian kebebasan pers, dan mayoritas suara terbanyak menjadi keputusan bersama dengan jalan musyawarah.

Dalam demokrasi Pancasila, setiap keputusan diambil dengan jalan musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan tradisi dan jati diri bangsa Indonesia yang tidak lepas dari semangat kolektivitas, gotong-royong, dan tolong menolong.

Setiap keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tidak didasarkan pada kekuasaan mayoritas atau minoritas. Tetapi keputusan diambil berdasarkan hasil kesimpulan rasional dari berbagai pendapat yang ada serta mengutamakan pertimbangan moral yang bersumber dari hati nurani. Namun, ketika musyawarah tersebut mengalami kebuntuan dan tidak menghasilkan kesepakatan maka keputusan akan diambil dengan jalan pemungutan suara dalam hal ini suara terbanyak akan dianggap sebagai hasil kesepakatan.

Keunggulan demokrasi Pancasila di antaranya adalah mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan. Kemudian mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. Selain itu lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan (Bambang, S., 2022).

Demokrasi kita sekarang ini agak mengalami penurunan kualitas. Karena dalam proses pelaksanaannya kompetitif, bebas, dan liberal seperti pemilu pasar. Sehingga hukum pasar itulah yang berlaku.

Kita harus menyadari dan mendorong untuk kembali pada demokrasi yang ideal yaitu demokrasi Pancasila yang mengedepankan kompetisi berbasis program bukan kebutuhan pasar. Sehingga lebih efisien, efektif, hemat, dan tidak mahal.

Demokrasi yang optimal, salah satu cirinya masyarakat itu rasional. Sehingga wakil rakyat datang ke masyarakat dalam konteks pembangunan. Demikian ujar Teguh Yuwono, Pakar Politik Pemerintahan Undip.

Baca juga:  Aktualisasi Nilai Pancasila pada Gen-Z di Era Globalisasi

Barak Obama mengingatkan, informasi yang salah jika dikemas secara bagus (cloning) dan disebarkan melalui media massa. Sehingga orang tidak dapat membedakan itu hoax, propaganda, atau kenyataan. Maka demokrasi sedang di ambang kehancuran.

Wahyudi Sutrisno dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Dialog Podcast Parlemen Jateng, 22 Januari 2024 berpesan, kita perlu lebih bijak (wise) dalam memilih konten-konten. Ini fenomena global. Yang kita lawan sekarang bukan hanya berita hoax tapi post truth (kebenaran baru), yang berdasarkan pada persepsi.

Post truth adalah suatu era yang membuat kebohongan seolah menjadi kebenaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memainkan emosi orang banyak.  Cenderung jika yang berbicara itu orang yang disuka maka dianggap benar. Tapi jika yang bicara orang yang tidak disuka, meskipun benar, namun dianggap salah.

Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat bahwa “Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara (Undzur ma qola wa la tandzur man qola). Karena bukan tidak mungkin kebenaran maupun kebaikan itu berasal perkataan orang yang sebelumnya tidak kita duga”.

Medsos seperti Twitter (sekarang X), Facebook, Instagram, Tiktok memberi ruang untuk para kandidat, penyelenggara negara, tim sukses. Maka Sebaiknya mereka berbicara tentang program. Bukan mengekspos sesuatu yang bersifat personal dan bukan menjatuhkan lawan.

Sebaiknya kompetisi yang positif dan sehat berbasis gagasan. Program bukan menembak sesuatu yang sifatnya personal. Salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan pendidikan politik. Sehingga bisa memfilter agar tidak terjadi saling fitnah, saling serang yang tidak elegan. Apalagi saling mepersoalkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi Pancasila di dalamnya terdapat sistem kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah mufakat, dalam istilah Jawa “ana rembug dirembug”.

Demokrasi dengan Sistem Kepemimpinan Kolektif Kolegial

Demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat seyogyanya dianut di organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan lembaga wakil rakyat. Musyawarah mufakat di sini merupakan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Yaitu sistem yang melibatkan para pihak terkait dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan dengan semangat kebersamaan. Prinsip penentuan keputusan secara bersama, bermusyawarah untuk mufakat, ana rembug dirembug inilah yang disebut dengan kolektif kolegial.

Baca juga:  Kemasan Saset: Masalah Lingkungan yang Tersembunyi di Balik Kenyamanan

Kepemimpinan kolektif kolegial lebih mengutamakan kebersamaan. Baik dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan maupun dalam memberikan penilaian dalam setiap programnya. Kepemimpinan di sini bukan pemimpin tunggal (one man show).

Secara etimologi kepemimpinan kolegial berasal dari kata collective yang berarti secara bersama-sama atau secara gabungan. Sedangkan colleague berarti teman sejawat/sekerja/rekan (Kayo, Khatib Pahlawan, 2005)

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 84 menerangkan bahwa Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.  Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Pasal 97 (1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pasal 104 (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Dalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 53 (2)  disebutkan bahwa Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial.

Dalam lembaga legislatif sistem kepemimpinannya juga menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Sistem kepemimpinan seperti ini juga dapat digunakan pada organisasi kemasyarakatan seperti lingkup RT, RW takmir, organisasi gereja, organisasi pemuda, karang taruna, organisasi remaja dan organisasi lainnya yang bukan pemilik tunggal. Sehingga kepemimpinannya bukan pemegang kekuasaan absolut dan individual, namun lebih mengutamakan kepemimpinan demokratis.

Kepemimpinan kolektif kolegial ini seperti halnya corong minyak/air dan loadspeaker. Bentuk kepemimpinan ini tiap-tiap anggotanya mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama besar dalam mengemban amanat organisasi. Ketua hanya sebagai ujung corong yang sempit dan anggotanya sebagai bagian corong lain yang lebih lebar. Bila dianalogikan ibarat menuang minyak/air ke dalam botol dengan corong. Tanpa ujung corongnya yang sesuai ukurannya maka cairan akan mudah tumpah.

Baca juga:  Cinta Tanah Air: Bukan hanya Sebuah Perasaan, tetapi juga Tindakan

Sebagai contoh dalam lembaga legislatif sebagai corongnya adalah para pimpinan dan anggota dewan sedangkan air atau minyaknya adalah aspirasi masyarakat, ide/gagasan, dan produk hukum. Fungsi anggota dewan akan mewadahi dengan cara menampung, menelaah, bermusyawarah, mengolah, dan menghasilkan suatu kebijakan/pengambilan keputusan. Pucuk pimpinan seperti pucuk corong sebagai jalan penentu hingga permasalahan mendapatkan penyelesaian/keputusan.

Ibarat corong loadspeaker dan perangkatnya sebagai sebuah sistem kepemimpinan kolektif kolegial dapat didefinisikan bahwa microphone mengubah energi mekanik menjadi energi listrik (melalui microphone target suara-suara yang diperlukan dapat terkaver). Dari energi listrik diubah menjadi energi gerak/getar/suara, ibarat aspirasi masyarakat diolah hingga menjadi suatu kebijakan/ peraturan yang selanjutnya akan disampaikan kepada publik/masyarakat baik secara langsung atau disebarluaskan melalui media massa. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kinerjanya.

Sistem kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain a) dapat mencegah distorsi pengambilan keputusan, karena beban permasalahan ditanggung secara bersama-sama. b) Penyelesaian masalah tidak tergantung ketua. Intinya pimpinan yang lain dapat memegang peran atau menerima mandate/ pendelegasian dari ketua.

c) Terbentuknya check and balances antar sesama pimpinan/anggota. d) Tidak ada inferior atau superior dan tidak perlu ada one man show. e) Apabila ada persoalan krusial sehingga sulit untuk pengambilan keputusan dan dilakukan musyawarah mufakat mengalami jalan buntu (deadlock) maka dapat ditempuh dengan cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting).

Sedangkan kelemahan system kepemimpinan kolektif kolegial antara lain a) Proses pelaksanaannya lamban karena harus menyamakan persepsi dan kehati-hatian. b) Ketua tidak punya otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan, sehingga ketua tidak punya otoritas penuh terhadap anggota.

Sistem kepemimpinan kolektif kolegial merupakan bagian dari sistem. Demokrasi Pancasila yakni musyawarah mufakat, “ana rembug dirembug” dan bersifat seperti teman sejawat menjadi bukti amanah yang ada di pundak para pemimpin/para wakil rakyat hasil dari pilihan rakyat/organisasinya nantinya akan menjadi tuntunan bahkan tontonan bersama untuk ke depannya. Lalu akan dipilih kembali ataukah cukup sampai di sini?. (*)