Kudus  

Bangunan SD 4 Margorejo masih Aset Pemerintah

MELINTAS: Tampak seseorang sedang melintas di SD 4 Margorejo Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, bebebrapa waktu lalu. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus mengklaim bahwa SD 4 Margorejo, Kecamatan Dawe yang mangkrak adalah aset milik pemerintah daerah. Diketahui, bangunan sekolah itu sudah tak difungsikan sejak 2019 yang lalu.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, sekolah tersebut telah ditutup sejak munculnya Surat Keputusan (SK) penutupan sekolah. Ada dua sekolah di regruping, nanti salah satu sekolah akan melebur.

“Nah itu ditutup akhirnya digabung sekolah terdekat. Secara aset bangunan milik Pemda. Tanah milik desa, jika mau pakai, desa harus izin pemda,” ungkapnya kepada Joglo Jateng.

Baca juga:  BRI Kudus Serahkan Ambulans ke Yayasan Sosial

Karena, dalam melakukan pembangunan dan proses lainnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila desa ingin memanfaatkanya untuk warga setempat, harus ada izin ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus.

“Untuk fasilitas sekolah itu jumlahnya ada enam kelas, toilet, perpustakaan. Kalau untuk penutupan sekolah kurang lebih 2022. Siswanya saat itu pindah sesuai jarak yang sudah ditentukan,” terangnya.

Ia melanjutkan, beberapa waktu lalu Disdikpora Kudus juga meminta kepada Koordinator Wilayah (Korwil) untuk melakukan pendataan sekolah mana yang mau ditutup dan digabung. Santernya, SD 1 Kaliputu juga akan digabung.

Baca juga:  Desa Japan Kudus Masuk 300 Besar Nominasi ADWI Kemenparekraf

“Hal itu dilakukan karena lokasinya di pinggir jalan dan tidak cocok untuk pengembangan anak-anak. Terlebih disitu juga, sarprasnya mulai rusak. Seperti, ruang kelas dan lain-lain,” bebernya.

Untuk itu, Disdikpora Kudus berupaya sedang membuat mapping terkait SD yang berpotensi akan di regruping dan masih memetakan hal itu. Nantinya, guru-guru sekolah yang terdampak akan dialokasikan ke tempat sekolah negeri.

“Harapannya ketika itu terealisasi, seperti arahan pak kepala dinas, efektivitas pengelolaan sarpras jadi lebih baik. Misal satu dua sekolah tak pernah mendapatkan alokasi rehab. Kalau di regruping jumlah sekolah semakin sedikit. Maka akan lebih maksimal dalam pengelolaan sarpras,” pungkasnya. (adm/fat)