Pemilu Susulan di 10 Desa Digelar 24 Februari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Akibat banjir di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, pemungutan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus ditunda. Rencananya coblosan atau pemungutan suara di daerah itu akan berlangsung Sabtu (24/2) mendatang.

Diketahui 10 desa tersebut ialah Desa Karanganyar, Desa Wonoketingal, Desa Cangkring Rembang, Desa Cangkring, Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Ngemplik Wetan, Desa Wonorejo, Desa Ketanjung, dan Desa Jatirejo.

Selamat Idulfitri 2024

Ada 27.669 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 114 TPS. Dari jumlah tersebut sebanyak 13.888 merupakan pemilih laki-laki dan 13.781 pemilih perempuan.

Baca juga:  Tanggap Bencana Banjir, SEKAR Bank Jateng Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Pati, Kudus dan Demak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyampaikan, pada Kamis (15/2) panitia pemilihan kecamatan (PPK) Karanganyar telah melaksanakan rapat pleno. Pembahasannya mengenai putusan hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir.

“KPU Kabupaten Demak memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan pemilihan umum 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak,” jelas Handi saat dikonfirmasi Joglo Jateng, Senin (19/2/24).

Baca juga:  Antisipasi Kekerasan Seksual, Upgris Buka Seleksi Satgas PPKS

Mengenai tempat untuk pemungutan suara, hingga saat ini masih belum ditentukan. KPU akan melihat dari situasi dan kondisi di lapangan dahulu. Terlebih banyak dokumen penting milik warga seperti KTP yang juga terbawa arus air saat banjir. “(tempat) Belum diputuskan,” ujarnya.

Coblosan tetap akan dilaksanakan bagaimanapun kondisinya. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelanggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu. Maka langkah terbaiknya adalah dengan merelokasi TPS.

“Dalam UU 7/2017, (peraturannya) 10 hari setelah tanggal tungsura (pemungutan dan penghitungan suara). Tidak bisa diundur, tetap dilaksanakan, dan dimungkinkan direlokasi TPS,” tegasnya.

Baca juga:  Dishub Jateng Tambah 10 CCTV di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan

Sebelumnya KPU Jawa Tengah telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu (18/2) lalu di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah di 26 tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng karena banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan, baik secara teknis dan non teknis. (luk/gih)