Aliansi Masyarakat Sipil Tuntut Ketua KPU RI Mundur

SUASANA: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menggeruduk kantor KPU Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil menggeruduk Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2/2024) pagi. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Massa mulai memenuhi Kantor KPU Provinsi Jateng di Jalan Veteran, Kota Semarang, sekira pukul 11.15 WIB. Massa mengenakan pita merah putih untuk ikat kepala. Aksi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selamat Idulfitri 2024

Dalam aksi itu massa Aliansi Masyarakat Sipil membentangkan kertas karton yang berisi tuntunan dan protes terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya mendesak Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari untuk mundur dari jabatannya.

Kertas bertuliskan “Turunkan Ketua KPU”, “KPU Tidak Jurdil”, dan “KPU Bandar Togel” dibentangkan oleh peserta aksi. Selain itu ada kertas yang berbunyi “Tegakkan Demokrasi” dan “Tolak Pemilu Curang”.

Baca juga:  KONI Kota Semarang Pastikan Pembinaan Atlet akan Maksimal

Koordinator Lapangan Aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil, Daniel Toto Indiono menilai, sejak awal meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, KPU telah melakukan kesalahan. Pasalnya keputusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden belum ditindaklanjuti dalam Peraturan KPU. Belum lagi berbagai kesalahan lain seperti aplikasi Sirekap yang problematik.

“Maka di sini yang kami minta adalah KPU dan komisioner yang ada di pusat mesti membekukan diri. Jangan menunggu dipecat karena tidak akan ada yang memecat, tapi harus tahu malu,” ungkap Daniel.

Setelah berorasi, sekitar pukul 11.15 WIB perwakilan dari Aliansi Masyarakat Sipil dipersilakan masuk ke Kantor KPU Jateng untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada perwakilan komisioner

Baca juga:  Dorong Wisata Kuliner Organik, Jateng Diminta Buat Branding Baru

Dalam audiensi itu, Aliansi Masyarakat Sipil mempertanyakan kejanggalan server Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Sirekap yang digunakan merekap hasil perhitungan suara Pemilu 2024 dianggap problematik.

Setidaknya ada lima pertanyaan terkait server Sirekap. Dua di antaranya apakah Sirekap sudah melewati proses auditor forensik yang independen serta apakah KPU bisa membuka dan menerangkan jejak digital pada proses perhitungan suara.

Daniel mengklaim terdapat kejanggalan dalam perhitungan suara. Menurutnya, hasil perhitungan suara Pilpres 2024 di server milik KPU banyak yang tidak sesuai dengan formulir C1 yang dilaporkan setiap TPS.

“Timbul pembengkakan angka pada pasangan calon tertentu. Dan menunjukkan jumlah suara pada banyak TPS yang memiliki angka rata-rata pemilih setiap TPS-nya,” ungkapnya.

Baca juga:  Baznas RI Anggarkan Rp 5 M untuk Korban Banjir Semarang

Dari hal tersebut, wajar jika menimbulkan kegaduhan di masyarakat akhir-akhir ini. Banyak yang protes dan mempertanyakan kinerja KPU dalam mengelola Sirekap. Melalui KPU Jateng, pihaknya berharap aspirasi ini disampaikan kepada KPU RI.

Sementara Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widyantoro mengaku sudah menerima aspirasi tersebut. Berbagai pertanyaan terkait kejanggalan Sirekap akan disampaikan ke KPU RI.

“Mereka menyebutkan aspirasi itu untuk disampaikan kepada KPU RI. Ada lima item terkait Sirekap, mereka tidak meminta kami yang menjawab, mereka meminta kami menyampaikan kepada KPU RI,” tandas Paulus. (luk/gih)