Dinkes Kota Semarang: 6.527 Kasus TBC Ditemukan Sepanjang 2023

Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam
Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang tengah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Tuberkulosis (TBC). Pemeriksaan di setiap wilayah dilaksanakan untuk mengetahui jumlah penderita, termasuk balita stunting yang mengalami TBC.

Menurut data yang diterima, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India, dengan beban kasus TBC sebesar 1.060.000 kasus. Sedangkan, Kota Semarang adalah salah satu daerah dengan beban kasus tinggi, sebesar 6.527 kasus di tahun 2023.

Selamat Idulfitri 2024

Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam mengatakan, saat ini Ibu Kota Jawa Tengah sudah memiliki 13 fasilitas kesehatan tes cepat molekuler (TCM). Di antaranya 8 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 5 rumah sakit.

Baca juga:  DPRD Kota Semarang akan Sempurnakan Perda Lama soal Ketertiban Umum

“Kita lakukan screening jika hasil positif langsung kita obati dan kemudian dilakukan pencegahan satu sampai dua bulan. Lalu tahun 2022-2023 kita sudah melakukan screening 45.000 yang ketemu 6.500. Dan harapannya screening ini jangan dikurangi. Karena harapannya, jika dilakukan banyak kasus, bisa cepat ditemukan dan diobati,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, belum lama ini.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk konsisten melakukan penanganan TBC. Dirinya mengaku jika tujuan mengentaskan TBC adalah salah satu program nasional yang harus diwujudkan.

Baca juga:  BI Jateng Gandeng Dewan Masjid, Permudah Pembayaran Zakat dengan QRIS

“Target di tahun 2028, kasus penderita TBC di Kota Semarang bisa berkurang atau bahkan hilang,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta kepada Kepala Dinkes Kota Semarang untuk segera memetakan wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki jumlah kasus TBC yang tinggi. Menurutnya, TBC bukan hanya masalah kesehatan. Melainkan berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial,

“Mengingat pasien TBC harus menjalani pengobatan selama minimal enam bulan secara rutin yang berdampak pada produktivitas pasien dan keluarga,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong semua pihak termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan masyarakat turut serta terlibat dalam penanganan TBC. Terlebih lagi, TBC dapat menyerang anak stunting yang membuat pengobatannya menjadi terkendala.

Baca juga:  Turun 0,1 Persen, PPKBD Jadi Ujung Tombak Penurunan Stunting

“Membutuhkan sinergitas intervensi yang melibatkan multi-sektor serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dan sebagai bentuk komitmen Pemkot Semarang untuk menuju Eliminasi TBC tahun 2028, adalah dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC,” terangnya. (int/adf)