Dugaan Money Politik di Pedurungan Masih Proses Klarifikasi

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang mengatakan, kasus dugaan money politik dalam bentuk ‘serangan fajar’ saat masa tenang pemilu di Kecamatan Pedurungan masih dalam proses klarifikasi dari para saksi. Pihaknya telah menelusuri dan mendapatkan identitas para saksi serta meminta keterangan dari pihak yang disangka menerima amplop.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, pada saat pihaknya menuju sampai ke lokasi, mereka langsung mengamankan pihak penerima yang ada di wilayah RW tersebut. Bahkan, pihaknya juga telah menemukan informasi mulai kapan aktivitas ‘serangan fajar’ itu, proses distribusi, hingga daftar pihak yang menerima.

Selamat Idulfitri 2024

“Kegiatan ini (serangan fajar) merupakan puncak dan sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan memberikan sembako gratis. Padahal itu ketentuannya dilarang. Bahkan kita mendapatkan daftar nama pihak-pihak yang mendapatkan seperti tanda tangan dan alamat rumahnya juga,” ucapnya saat dihubungi Joglo Jateng, belum lama ini.

Baca juga:  Pemprov Jateng Gelar GPM untuk Tekan Harga Bapok Jelang Lebaran

Berdasarkan pengakuan dari para saksi, lanjut Arief, pada Selasa (13/2/2024) pukul 16.00 memang benar ada serangan fajar. Diduga penyalurnya merupakan pelaksana lapangan seorang calon legislatif (caleg). Sebanyak 200 lebih warga telah menerima amplop, dengan masing- masing mendapatkan Rp 50 ribu.

“Saat itu kami datang malam hari jam 8. Kami kesana kemudian kita mengenal para pihak malam hari itu yang posisinya ramai. Ternyata ada masyarakat yang belum kebagian (amplop, Red.) dan itu RW 12. Posisi mereka nagih karena menurut pengakuan pemberi sudah habis padahal penerima sudah memberikan dokumen berupa FC KK dan KTP dan lain-lain,” terang Arief.

Baca juga:  Ada 418 Titik Layanan Penukaran Uang Baru di Jateng dan DIY

Kasus money politik itu, kata dia, sedang dalam proses klarifikasi di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) selama kurang lebih tujuh hari jam kerja. Jika dalam rentang waktu tersebut masih dirasa belum cukup, maka pihaknya akan menambah waktunya menjadi 14 hari.

“Nah kalau sudah dirasa cukup kemudian akan dinaikkan ke penyidikan dan kita limpahkan ke kepolisian,” ungkapnya.

Jika memang dugaan kasus money politik itu benar, menurut Arief, peserta pemilu itu akan dikenai pasal Tindak pidana politik  uang yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori. Yakni pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara.

Baca juga:  Hari Ini, Pemkot Semarang Bersama BI Gelar Gerakan Pangan Murah

“Sanksinya 2 tahun penjara dan denda Rp 1 juta,” tegas Arief. (int/adf)