Wujudkan Mitigasi Bencana Jateng, Muh Zen Tekankan Pembentukan Destana

PAPARAN: Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen saat menjadi narasumber dalam Podcast Parlemen di Studio Berlian TV DPRD Jateng, Senin (26/2). (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Akhir-akhir ini beberapa wilayah di Jawa Tengah (Jateng) mengalami bencana alam, yang disebabkan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Bencana itu seperti banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, Kudus, Grobogan dan belum lama ini di Kabupaten Brebes.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Muh Zen menyarankan desa-desa di Jateng menciptakan Desa Tangguh Bencana (Destana). Hal itu sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi.

Selamat Idulfitri 2024

Muh Zen dalam Podcast Parlemen yang diselenggarakan di Studio Berlian TV, DPRD Provinsi Jateng, Senin (26/2), menuturkan, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius. Termasuk menunjukkan komitmennya agar bencana yang melanda Jateng bisa segera teratasi.

“Di musim seperti ini, tentu butuh perhatian dan komitmen pemerintah agar bencana yang terjadi di Jawa Tengah bisa segera teratasi dan diminimalisir ke depannya. Kami mengimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait bencana di Jateng, untuk segara dilakukan upaya-upaya mitigasi ulang. Khususnya di daerah yang kemarin terjadi bencana yang luar biasa seperti Kudus, Pati, Grobogan, dan Demak,” terang Muh Zen saat menjadi narasumber pada Podcast Parlemen.

Baca juga:  PPDB SMKN Jateng Sampai 31 Maret

Ia menambahkan, dari kejadian tersebut, banyak yang harus dievaluasi, terkait pembangunan yang ada di wilayah bencana. “Terutama di Demak dan Pati. Ini kan kawasan pesisir, banyak sungai-sungai yang sudah dangkal, kemudian tanggul-tanggul yang sudah tidak kuat lagi, sehingga kemarin sampai jebol di 10 titik. Itu artinya kita belum melakukan evaluasi terkait hal itu,” tegasnya.

Tidak hanya banjir, lanjutnya, lantaran curah hujan yang masih cukup tinggi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti di kawasan pegunungan di Kabupaten Brebes juga terjadi banjir. “Tentunya ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah. Khususnya Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai,” jelasnya.

DISKUSI: Suasana Podcast Parlemen bersama para narasumber di Studio Berlian Tv. (HUMAS/JOGLO JATENG)

Zen juga mengimbau, seluruh masyarakat diminta untuk selalu waspada dengan potensi bencana. Yaitu dengan cara mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi.

“Keberadaan pemerintah desa yang ada, harus jadi garda terdepan. Termasuk relawan, dari TNI Polri dan pemerintah kabupaten. Mereka harus ada digarda terdepan seandainya terjadi bencana,” paparnya,

Sebagai upaya mitigasi bencana, Muh Zen menyarankan agar desa-desa di Jawa Tengah dapat menciptakan Desa Tangguh bencana (Destana). “Destana itu nantinya dapat diwujudkan dengan anggaran desa, saya rasa cukup. Kemudian menggunakan stimulan dari pemerintah provinsi, saya kira itu bisa dilakukan,” imbuhnya.

Baca juga:  Hari Ini, Pemkot Semarang Bersama BI Gelar Gerakan Pangan Murah

Zen menjelaskan, penerapan Destana sebenarnya sederhana. Jika ada desa yang sering banjir, maka desa itu harus punya perahu karet. Termasuk ada rumah-rumah panggung atau tempat ibadah yang bisa digunakan untuk mengevakuasi korban banjir.

“Jadi semuanya harus diatur dan dipersiapkan. Jangan sampai proses pertolongan kepada korban bencana ini terhambat karena faktor tidak memiliki alat yang cukup memadai,” ungkapnya.

Penerapan Destana itu, menurut Zen penting diciptakan di sepanjang wilayah Pantura mulai dari Barat hingga Timur.

“Saya kira ini penting, karena di Pantura sering langganan banjir. Untuk melakukan antisipasi dini, salah satunya dengan menjadikan desa itu menjadi Destana. InsyaAllah kalau itu dilakukan maka penyelamatan korban dan harta benda di warga terdampak akan lebih cepat tertolong,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebencanaan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jateng, Wahjoedi Fajar mengungkapkan, Jateng berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan berbagai macam potensi bencana yang ada di Jateng.

Baca juga:  Dies Natalis ke-54, UIN Walisongo Usung tema Transformasi dalam Harmoni

“Oleh karena itu, Pemprov Jateng melalui BPBD dan adanya support dari DPRD Jateng, sudah banyak melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana,” jelasnya.

Fajar menambahkan, guna melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana, pihaknya telah menyiapkan Satuan Pendidikan Aman bencana (SPAB). Beranggotakan mulai dari siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Selain itu, BPBD Jateng juga membentuk Difabel Tanggap Bencana (Difagana). Hal itu sebagai inklusi yang dilakukan BPBD dengan difasilitasi DPRD Jateng dalam pembentukannya.

“Dengan Difagana ini, mereka bisa melakukan pilah data dan pelatihan mandiri. Sehingga bila terjadi bencana mereka bisa menyelamatkan diri. Karena hasil kajian dari Jepang menyebutkan, orang yang berada disituasi bencana dan bisa selamat itu karena dirinya sendiri, jumlahnya mencapai 30 persen, kalau tidak salah. Kalau korban menunggu pertolongan dari BPBD itu skalanya hanya 1,2 persen,” pungkasnya. (all)