Nasib Limbah APK 2024 di Yogyakarta Masih Tanda Tanya

MENATA: Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta saat merapikan APK di gudang miliknya, belum lama ini. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menyebut, saat ini belum ada tindak lanjut terkait pemanfaatan limbah alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, hingga saat ini limbah APK masih disimpan dengan jumlah yang cukup besar.

Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta Jantan Putra Bangsa mengatakan, sebelumnya Bawaslu kabupaten/kota se-DIY sempat diundang dalam koordinasi bersama Dinas lingkungan Hidup (DLH) DIY. “Kegiatan ini untuk melihat jika ada potensi sampah APK yang jumlahnya besar. Artinya, Pemilu itu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tapi berbagai stakeholder,” ungkapnya.

Baca juga:  Tanggap Bencana, SD Bintaran Ajak Siswa Simulasi Kebencanaan

Dalam koordinasi itu, terdapat usulan terkait pengiriman limbah APK supaya diolah menjadi Reuse Derived Fuel (RDF). Di mana rencana pengolahan RDF akan dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah (TPST) Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

“Rencana tersebut masih perlu dipertimbangkan karena kemampuan TPST Tamanmartani dalam mengolah sampah masih terbatas. Sehingga waktu itu belum pasti lewat pengolahan RDF di Sleman, karena ada kendala kinerja pencacahan hanya 5 ton per hari” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta yang menjadi leading sector penertiban APK pada saat masa tenang. Lantaran, potensi limbah APK saat masa tenang mencapai lebih dari 100 ton. “Hal tersebut tentunya akan sulit bagi TPST Tamanmartani untuk mengolah sampah dari Kota Yogyakarta saja, bahkan ditambah kiriman dari kabupaten-kota lainnya,” jelasnya.

Baca juga:  Sleman Gelar Lomba Cipta Tari untuk Lestarikan Kesenian

Selain usulan pengiriman sampah ke TPST Tamanmartani, juga terdapat usulan agar limbah APK dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan, tas, hingga mantel. Lantaran ada pengrajin yang bersedia untuk mengolah limbah APK tersebut.

“Diskusi akan terus berlanjut ketika pemilu selesai. Tidak bisa dimanfaatkan (limbah APK) sebelum Pemilu selesai. Nanti kalau sudah selesai dipikirkan lagi tindak lanjutnya untuk merumuskan solusinya,” pungkasnya. (riz/abd)