Driver Online Jateng Kembali Unjuk Rasa, Tuntut Penerapan SK Tarif Baru

SUARAKAN: Ratusan driver online melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/3/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Ratusan driver online kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/3/24) siang. Mereka menagih janji penerapan SK Gubernur Jateng 974.5/36 tahun 2023 terkait tarif untuk bisa segera dilaksanakan.

Bersamaan dengan aksi tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko melakukan audiensi dengan management dari tiga aplikator ojek online di ruang pertemuan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Selamat Idulfitri 2024

Korlap asosiasi driver online, Juminten mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi pengawalan penetapan SK Gubernur mengenaikan tarif. Di mana sesuai dengan ketentuannya batas bawah untuk angkutan online sebesar Rp 3.900. Sementara, tarif batas atas mencapai Rp 6.500 dan tarif minimal untuk tiga kilometer pertama mencapai Rp 12.600.

Baca juga:  Bappeda Dorong Penguatan Kelembagaan & Penyelesaian Sengketa Informasi melalui FGD

“Hari ini adalah aksi lanjutan kita dari yang kemarin tanggal 28 bahwa kita menuntut SK Gubernur segera diterapkan dan diimplementasikan di lapangan mengenai tarif driver online yang harus dilakukan adalah 12.600 per tiga kilometer pertama,” katanya di tengah-tengah aksi, Selasa (5/3/24).

Pada kesempatan tersebut, perwakilan massa aksi turut diundang masuk untuk ikut serta dalam audiensi. Sejak pukul 10.30 pagi, audiensi tersebut akhirnya selesai tepat pukul 12.00 siang, dengan mencetuskan tiga poin yang telah disetujui kedua pihak.

“Sudah disepakati bahwa ada tiga hasil. Antara lain para aplikator bersedia melaksanakan pergub yang telah ditetapkan, para aplikator dan mitra agar secara terus menerus menjalin komunikasi terutama terkait tadi fitur-fitur yang disampaikan. Kemudian tidak menutup kemungkinan yang namanya produk hukum berupa tarif ini bisa dievaluasi apabila ada terkait dengan pemenuhan lainnya,” beber Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Jatemg, Erry Derima Riyanto pada Joglo Jateng usai menemui masa aksi.

Baca juga:  Jadi Baromater, Polda Jateng Evaluasi Kesiapan Jalur Mudik

Disis lain, Korlap Aksi, Didik Agus Riyanto menambahkan apabila para aplikator tidak menjalankan SK Gubenur, maka mereka harus siap diberi sanksi berupa larangan untuk beroperasi di Jawa Tengah.

“Dari ketiga aplikator sepakat untuk menjalankan SK Gubernur. Jadi semua sepakat dan ada sanksi bila mereka tidak menjalankan SK tersebut. Salah satunya untuk meninggalkan Jawa Tengah, karena mereka beroperasi di Jateng. Maka harus menuruti aturan yang sudah ditetapkan Pak Gubernur, orang nomor 1 di Jateng. Jadi siapa pun yg punya usaha di Jateng harus menuruti. Bila mereka tidak mematuhi ya harus siap keluar dari Jateng,” tandasnya. (luk/gih)