Kudus  

DKK Kudus Pastikan Kader Berstandar Kompetensi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Andini Aridewi. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus berupaya untuk fokuskan pembekalan kader mempunyai standar 25 kompetensi. Hal tersebut sebagai penunjang pada peningkatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Andini Aridewi mengatakan, sebelum mengarah ke pelayanan penguatan dalam rangka implementasi layanan primer dan rujukan di Kudus, dia mengharapkan semua kader memiliki pegangan tentang kompetensi dasar. Artinya, semua kader secara bertahap akan dibekali 25 kompetensi.

Selamat Idulfitri 2024

“Bertahapnya di masing-masing klaster dulu. Misalnya kader yang konsentrasinya klaster ibu dan anak, maka dibekali screening untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian, kader yang disiapkan di klaster lansia, nanti dibekali disisi kompetensi penanganan lansia,” ujarnya.

Baca juga:  Ngabuburead Bareng Generasi Muda Pecinta Buku

Beberapa point ketrampilan dasar kesehatan bagi kader posyandu yaitu, pengelolaan posyandu, bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, usia sekolah dan remaja. Serta usia produktif dan lansia. Diharapkan nanti ada posyandu ILP di tingkat perdukuhan atau RW.

Kemudian, di desa ada puskesmas pembantu (Pustu), tingkat kecamatan ada puskesmas ILP. Artinya, masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan komperhensif mulai dari tingkat dukuh seterusnya secara berjenjang.

“Jumlah kader se-Kabupaten Kudus ada 4.000 lebih. Tergantung jumlah posyandu di masing-masing wilayah. Biasanya satu posyandu diisi kader rata-rata 4-5 kader sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, saya harap semua kader memiliki standar 25 kompetensi dasar,” tuturnya.

Baca juga:  Dosen UMK Bincang Suasana Ramadan di UMK dan Luar Negeri

Saat ini ILP sudah berjalan, seperti di puskesmas sudah menjalankan. Sesuai dengan tahapan di triwulan satu. Mengacu pada SK Bupati dan sesuai dengan arahan dinas kesehatan provinsi. Dia mengatakan minimal ada 10 persen puskesmas sudah menjalankan itu.

“Uji coba tersebut, mencoba melakukan tahapan itu. Kemudian, mengambil satu Puskesmas pembantu (Pustu) yang ada di wilayahnya itu, kendalanya yang muncul akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut akan memberikan masukan kepada kementerian kesehatan. Supaya bisa melakukan pembenahan,” pungkasnya. (cr3/fat)