Yogyakarta Waspada Antraks, Pemotongan Hewan Diwajibkan di RPH

Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Pangarti
Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Pangarti. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Beberapa hari ini, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman digegerkan dengan merebaknya kasus antraks. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus melakukan antisipasi masuknya penyakit itu ke wilayahnya. Salah satunya dengan melakukan monitoring lalulintas ternak.

Seluruh ternak atau daging yang masuk diharuskan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari tempat asal. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mewajibkan hewan yang akan dipotong agar dilakukan Rumah Potong Hewan (RPH).

Selamat Idulfitri 2024

“Jadi semua hewan, khususnya sapi, kambing, dan domba ini harus di potong di RPH. Karena di sana akan diawasi sebelum dan sesudah dipotong,” ungkap Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Pangarti di Balai Kota, Kamis (14/3/24).

Baca juga:  Pasar Lebaran Digelar, Perputaran Uang Ditargetkan Naik

Ia menambahkan, terdapat pos pemeriksaan hewan untuk daging yang masuk ke Kota Yogyakarta. Sehingga jika ada pedagang yang membawa daging dari luar Kota Yogyakarta akan dilakukan pemeriksaan ulang.

“Untuk pengawasannya kita lakukan bersama Satpol PP Kota Yogyakarta. Dan untuk mutu daging kita melibatkan semua pihak, karena produsen juga harus tanggung jawab,” tambahnya.

Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk selektif dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain warna daging harus merah cerah, konsistensinya kenyal, dan berbau daging sapi. “Jika kriteria daging di luar itu, terlebih dengan harga yang murah, sebaiknya kita harus curiga,” imbuhnya.

Baca juga:  Belum Semua UMKM di Sleman Bersertifikat Halal

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menambahkan, pada 2023 pihaknya telah menangkap enam orang pelanggar perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penangkaran Hewan dan Pemotongan Daging. Semuanya telah melalui proses sidang tindak pidana ringan.

“Di 2024 ini kami mengamankan empat terdakwa yang terkena sidang untuk tindak pidana ringan dan masing-masing terkena sanksi denda Rp250.000. Pelanggarannya penjualan daging sapi tanpa dilengkapi dengan surat keterangan periksa ulang,” pungkasnya. (riz/abd)