DPKP Rembang Canangkan Bantuan RTLH 18 Unit

PROGRES: Realisasi bantuan RTLH 11 unit di Rembang, beberapa waktu lalu. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang realisasikan anggaran bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) akibat bencana sebesar Rp 575 juta di 2023. Total bantuan yang tersalurkan sebanyak 18 unit.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan, DPKP Rembang, Kapti Prasetiyo Aji mengatakan, sumber anggaran RTLH berasal dari beberapa pihak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Rp 35 juta per unit. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kabupaten Rp 30 juta per unit.

Selamat Idulfitri 2024

“Masing-masing mendapatkan bantuan dari anggaran Provinsi 7 unit dan CSR Kabupaten sebanyak 11 unit. Sehingga total realisasi bantuan pada 2023 sebanyak 18 unit,” ujarnya.

Baca juga:  DITAMPART #14 Hadir di Rembang

Kapti menjelaskan, bagi penerima bantuan provinsi dan kabupaten berbeda. Tergantung kriteria masing-masing.

Bantuan yang layak untuk masuk bantuan provinsi sifatnya lebih mandiri dan menerapkan program rumah sehat serta lebih lengkap. Pasalnya, semua material dalam kondisi baru tanpa menggunakan material lama.

“Sedangkan yang bantuan kabupaten yang penting rumah terbangun sebagai tempat berteduh. Dan bisa memanfaatkan material lama,” ungkapnya kepada Joglo Jateng.

Sementara itu, persyaratan yang bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan ini yaitu keluarga miskin, terdampak bencana langsung. Dengan catatan, mereka harus menyediakan tanah sendiri.

Baca juga:  Ngaji Seni melalui Lukisan Kaligrafi

“Sebenarnya masih ada satu target yang belum terealisasikan tahun lalu. Karena pengajuan proposal diakhir bulan, jadi akan direalisasikan tahun ini. Sebanyak 1 unit rumah di Desa Landoh, Kecamatan Sulang,” bebernya.

Dia berharap dana anggaran bisa segera dipersiapkan sesuai target sebelum proses pengajuan. Karena bagi warga yang mengajukan ke pemerintah tidak menunggu dengan waktu yang lama. Biasanya setelah pengajuan untuk realisasinya menunggu kurang lebih 6 bulan. (cr3/fat)