Perumahan Grand Pertama Tembalang Sering Kebanjiran, Distaru Semarang Minta Pengembang Bangun Talud Sesuai Kajian

KONDISI: Kondisi banjir di Perumahan Grand Permata Tembalang, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang meminta pengembang perumahan Grand Pertama Tembalang untuk membangun talud sesuai kajian. Lantaran, wilayah itu kerap kebanjiran karena air Sungai Babon melimpas talud yang tak sesuai ketentuan.

Kepala Distaru Kota Semarang, Irwansyah akan menindak tegas pengembang perumahan yang tidak melakukan kajian teknis tata ruang dan tata bangunan. Sebab, para pengembang memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi penghuninya.

Selamat Idulfitri 2024

“Kami akan terbitkan surat peringatan atau SP3. Kalau mereka tidak kunjung melakukan maka kami akan tindak lanjut dengan ketentuan yang berlaku, bisa penyegelan,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Surat peringatan tersebut, kata dia, dikeluarkan untuk mendorong pengembang perumahan segera membangun talud atau tanggul sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, pihaknya juga bisa melakukan pembekuan bahkan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca juga:  Semarak Ramadan di Semarang Barat, Festival Takjil dan Beragam Hiburan di Sepanjang Jalan Ronggolawe

“Intinya kami minta segera membuat talud atau tanggul sesuai kajian teknis yang benar, bukan sekadar bangun talud. Sehingga berfungsi karena perumahan itu berbatasan langsung dengan Sungai Babon,” jelas Irwansyah.

Menurutnya, selain berorientasi terhadap bisnis, pengembangan perumahan juga harus memahami kebutuhan rumah yang sekarang ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Termasuk pentingnya perizinan baik tata ruang maupun tata bangunan yang telah ditetapkan.

“Kami harap developer juga bisa memahami, mereka butuh bisnis pengembang perumahan. Tolonglah siapkan perumahan yang layak huni, jangan sekadar bisnis. Mereka kalau mau terus mengembangkan rumah tersebut harus disesuaikan dulu karena risikonya ke masyarakat penghuni,” ungkapnya.

Baca juga:  45 Rumah di Semarang Rusak akibat Bencana

Para pengembang perumahan, kata Irwansyah, telah paham terhadap segala jenis perizinan. Seperti Ketentuan Rencana Kota (KRK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, pengusaha properti wajib menyediakan atau mengalokasikan untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebesar 40 persen dari total lahan yang tersedia. Sisanya yakni 60 persen harus menjadi hunian termasuk halaman rumah.

“Besok kami akan turun ke lapangan. Yang jelas perumahan ini kami warning, kalau kami tidak tegas kasihan penghuninya,” tuturnya.

Baca juga:  Perusahaan Wajib Berikan THR Maksimal H-7 Lebaran

Hal itu, lanjut Irwansyah, juga termasuk ketentuan wajib melakukan kajian hidrologis. Aturan tersebut memuat terkait sirkulasi tata air. Termasuk perumahan yang terletak di pinggir sungai, walaupun ada garis badan sungai, namun tetap harus memenuhi denah pembangunan tanggul yang sesuai.

Ia menambahkan, selain melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, pihaknya juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Tujuannya untuk memastikan semua pengembang perumahan bisa mendirikan bangunan yang sesuaikan dengan daya dukung lahan.

“Bisa bangun embung, talud, resapan harus dibuat sesuai kajian hidrologis,” pungkasnya. (int/adf)