Pemkot Yogyakarta Bebaskan Denda PBB, Ini Waktunya

TAAT: Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo saat menunjukkan bukti bayar pajak melalui mobile banking dalam acara Pekan Panutan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menghapuskan denda dan memberikan pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) mulai 1 Maret sampai 31 Agustus. Kebijakan itu untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB.

Kepala Bidang (Kabid) Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, RM Kisbiyantoro mengungkapkan, kebijakan tersebut pernah diterapkan Pemkot Yogyakarta sebelumnya saat pandemi Covid-19. Namun baru pada tahun ini durasi kebijakan tersebut berlaku lebih lama.

Selamat Idulfitri 2024

Mekanisme pengurangan pokok PBB dan bebas sanksi denda itu dilakukan tanpa perlu pengajuan permohonan sehingga masyarakat tidak repot mengurusnya. Kebijakan tersebut otomatis berlaku bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan sesuai masa pajak yang ditetapkan dan dibayarkan pada 1 Maret-31 Agustus 2024.

Baca juga:  Masjid Pathok Negoro Plosokuning: Cagar Budaya dengan Nuansa Tradisional yang Kental dan Konsisten Bersyiar dengan Kitab Kuning

“Masyarakat atau wajib pajak tinggal membayar tunggakan PBB P2, secara otomatis diberikan stimulus pengurangan pokok pajak dan bebas denda,” ujarnya.

Mengacu Keputusan Wali Kota (Kepwal) Yogyakarta nomor 72 tahun 2024, pemberian pengurangan pokok pajak untuk tunggakan masa pajak 1994-2011 sebesar 75 persen, 2012- 2018 sebesar 25 persen. Sedangkan untuk 2019, 2021, dan 2022 sebesar 10 persen.

Untuk tunggakan masa pajak tahun 2020 sebesar 50 persen. Sementara pemberian pembebasan sanksi administratif denda atas tunggakan PBB P2 dari tahun 1994 sampai 2022. “Harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pengurangan pokok pajak dan bebas sanksi denda tunggakan PBB P2. Ini bisa mengurangi beban tunggakan PBB dan mengoptimalkan upaya penerimaan tunggakan PBB,” tambahnya.

Baca juga:  Bupati Sleman Sudah Kantongi Nama Sekda Baru

Dia menyebut, sampai saat ini tunggakan PBB di Kota Yogyakarta sekitar Rp143 miliar, terdiri dari pokok pajak dan denda Rp52,3 miliar. Umur tunggakan itu berkisar 2-30 tahun sejak PBB P2 masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan stimulus atau pengurangan dan bebas sanksi denda agar wajib pajak membayar PBB P2.

“Tunggakan itu bermacam-macam sebabnya. Kemungkinan beralih kepemilikan saat beli tanah dan bangunan, pemilik lama ternyata ada tunggakan PBB. Sebab lainnya wajib pajak lama sudah tidak tahu di mana rimbanya, meninggal dan tidak ada ahli warisnya,” pungkasnya. (riz/abd)