Tuntut Transparansi, Warga Geruduk Kantor Kalurahan Sidomulyo

DISKUSI: Warga Sidomulyo sedang melakukan audiensi saat melakukan aksi unjuk rasa tuntut transparansi. (DOK. PRIBADI/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Tuntut transparansi anggaran dana desa, warga Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul melangsungkan unjuk rasa di halaman Kantor Kalurahan Sidomulyo, Selasa (19/3/24). Adapun aksi ini direncanakan selesai sampai pemerintah kalurahan menyerahkan salinan dari alokasi anggaran yang mereka kelola.

Koordinator aksi Ervin Tri Susanto menyampaikan, aksi ini dilakukan dalam rangka meminta transparansi dari pemerintah kalurahan terkait dengan anggaran dana desa. Menurutnya, selama ini Pemerintah Kalurahan Sidomulyo tidak menjalankan mekanisme transparansi terhadap penggunaan anggaran tahun 2023 kepada masyarakat.

Selamat Idulfitri 2024

“Buktinya sampai saat ini, masih ada pembangunan yang tidak merata. Tapi, pemerintah malah membeli mobil yang tidak tahu anggarannya diambil dari mana,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyentil terkait vitalitas peran Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) yang juga menjadi pertanyaan masyarakat Kalurahan Sidomulyo. Pasalnya, seolah-olah Bamuskal tidak mempunyai peran. Padahal, Bamuskal memiliki fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam hal perencanaan, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan di tingkat kalurahan.

Baca juga:  Pemkab Sleman Dorong Perluasan Percepatan Penurunan Stunting

“Hal inilah yang kemudian kami pertanyaan. Selama ini, memang sering diadakan diskusi terkait sejumlah masalah, tapi setiap diskusi, pihak kalurahan tidak mau kooperatif dan tidak mau menerima masukan,” ujar Ervin.

Namun, yang menjadi titik tolak mereka menyuarakan aspirasi ini dipicu oleh isu dirumahkannya salah satu karyawan kalurahan. Menurutnya, tindakan ini dilakukan secara sepihak. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Atas sadar itu, timbul rasa penasaran publik terkait kondisi apa yang sebenarnya terjadi di tingkat kalurahan tersebut.

Baca juga:  ASN Dilarang Gunakan Fasilitas Dinas untuk Mudik

“Jadi kami menggelar aksi ini untuk menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kami ingin ada transparansi yang bisa diakses oleh warga masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Lurah Sidomulyo Susanta mengatakan, tindakan merumahkan atau mencutikan salah satu karyawan kalurahan itu didasarkan karena yang bersangkutan akan dirotasikan ke jabatan atau tugas lain. Namun dirinya mengatakan bahwa urusan ini merupakan arena internal yang diatur dengan undang-undang daerah.

“Artinya apa, saat kita sedang mengatur rumah tangga, apabila ada ketidaksesuaian tertentu maka akan kita benahi. Artinya, itu urusan internal kalurahan, yang menunjuk kalau kita sedang berbenah,” ucapnya.

Sebelum mengambil keputusan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan konfirmasi. Namun, pihaknya berpendapat bahwa memang tidak semua hal bisa disampaikan ke publik.

Baca juga:  Hujan, Siswa Tetap Antusias Rayakan HUT ke-56 SMPN 1 Jetis

“Kami katakan tidak semuanya bisa disampaikan ke publik. Lalu saat ini saya sedang membutuhkan stabilitas politik yang ada di kalurahan, hal itu tidak perlu saya jelaskan. Karena apa, kalurahan punya kepentingan, ini bukan kepentingan saya pribadi,” jelas Susanta.

Terkait dengan pembelian mobil, Susanta menyampaikan bahwa itu sudah disepakati dan dianggarkan sejak 2022. Kemudian, realisasinya baru bisa terlaksana pada 2023. “Perlu saya tegaskan, mobil itu bukan mobil untuk operasional lurah. Itu mobil siaga kesehatan, bidang pak kesra kamitiwo. Anggarannya lewat pintu pak kamituwo dan anggaran dasarnya dari dana desa,” pungkasnya. (nik/abd)