Wali Kota Semarang Dorong Normalisasi Kali Tenggang Dipercepat

SUASANA: Rapat Koordinasi Kesiapan dan Penanganan Bencana di Kantor Pemprov Jateng, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong agar normalisasi Kali Tenggang bisa dipercepat. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rencana ini. Proyek tersebut kini sedang dalam proses lelang.

“Kalau Trimulyo ada bagian dari Sungai Tenggang. Normalisasi Sungai Tenggang ini kan sedang dilelang BBWS senilai Rp 300 miliar. Lelang ini semoga bisa selesai April atau Mei, sehingga bisa mempercepat proses normalisasi. Kita sudah supporting dengan pembangunan jembatan Nogo Sosro di atas Kali Tenggang,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Joglo Jateng, belum lama ini.

Selamat Idulfitri 2024

Adapun solusi yang akan dilakukan salah satunya adalah pembangunan tanggul tol laut yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat. Kedepannya, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, akan ada kolam retensi seluas 250 hektare untuk penampungan air. Sehingga diharapkan bisa mengentaskan banjir di Semarang bagian timur.

Baca juga:  UNESCO Puji Penanganan Stunting di Kota Atlas

“Kita harapkan dengan adanya upaya-upaya yang di-support oleh Kementerian PUPR ini, wilayah di Trimulyo dan wilayah Genuk dan Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari, semuanya termasuk Muktiharjo ini bisa terselesaikan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan pencerahan terkait relokasi yang bisa dilakukan untuk warga yang kerap terdampak banjir. Relokasi ini bisa dilakukan di lahan milik Pemkot Semarang dan pembangunan rumah bisa menggunakan anggaran dari BNPB.

“Kita juga mendapatkan pencerahan terkait anggaran untuk rehab, perbaikan rumah, relokasi, di mana tanah bisa milik pemkot, anggaran untuk rumahnya dari BNPB,” katanya.

Baca juga:  Pembayaran THR ASN Diharapkan Mampu Tingkatkan Ekonomi

Sebelumnya, banjir di kawasan Trimulyo, Genuk, Kota Semarang menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB, Letjen Suharyanto bahkan meninjau langsung banjir di Kecamatan Genuk, Semarang. Dalam kesempatan itu ia mengungkapkan bahwa rumah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir berhak mendapat ganti rugi kepada senilai Rp 60 juta.

“Rumah rusak berat Rp 60 juta. Rumah rusak sedang Rp 30 juta. Rumah rusak ringan Rp 15 juta. Nah untuk menentukan rumah rusak berat, ringan, sedang, nanti ada juknis (petunjuk teknis),” ungkapnya.

Baca juga:  54 Peserta Berebut 11 Posisi Kepala OPD

Selama pembangunan rumahnya berlangsung, lanjutnya, warga yang tidak punya tempat tinggal lain juga akan diberi bantuan tambahan. Yakni sejumlah Rp 500 ribu per bulan.

“Nah coba ini bisa diakses oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, sehingga apa pun yang diderita oleh masyarakat terdampak itu betul-betul ada solusinya. Jadi bukan hanya saat banjir saja diberikan bantuan. Begitu banjirnya selesai ditinggal, tidak seperti itu,” ujar Suharyanto. (int/adf)