Disnaker Kota Semarang Bentuk Tim Posko Pengaduan THR

Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno
Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Menjelang Hari Lebaran Idul Fitri, Dinas Tenaga dan Kerja (Disnaker) Kota Semarang telah membentuk tim posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi manakala pekerja baik buruh maupun pekerjaan lepas tidak diberi tunjangan sesuai hak mereka oleh pemilik usaha.

Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengukapkan, pihaknya sudah membuat surat edaran ke perusahaan agar memberikan THR tepat waktu. Adapun THR diberikan kepada pekerja buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus menerus.

Selamat Idulfitri 2024

“Untuk perhitungan THR masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan satu bulan upah THR, maka kemudian masa kerja satu bulan secara terus menerus. Tapi kurang dari 12 bulan itu diberikan proposional sesuai masa kerja. Yaitu THR masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah,” ucapnya saat dihubungi Joglo Jateng, Senin (25/3/24).

Baca juga:  Songsong Libur Lebaran 2024, Pantauan di Objek Wisata Ditingkatkan

Lebih lanjut, ia menerangkan, untuk komponen upah dasar penghitungan THR terdiri dari upah pokok tanpa tunjangan atau upah pokok dengan tunjangan tetap. Selanjutnya, untuk pekerja harian lepas masa kerja 12 bulan atau lebih upah sebulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir yang diterima sebelum hari raya. Lalu, masa kerja yang kurang dari 12 bulan upah satu bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan dalam masa kerja.

“THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Pekerja buruh berdasarkan PKWT yang di PHK oleh pengusaha terhitung 30 hari sebelum Hari Raya berhak masih mendapatkan THR. Pengusaha yang telat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari total THR yang tidak dibayarkan dan dikenai sanksi administrasi,” jelasnya.

Baca juga:  Sudaryono Mantap Jadi Cagub Jateng, Buka Koalisi Semua Partai

Ia juga menegaskan, pengusaha tidak diperkenankan untuk mencicil tunjangannya kepada pekerja. Namun, biasanya ada kesepakatan antara pemberi untuk memberikan dua kali sebelum dan sesudah lebaran.

“Takut kalau uangnya habis jadi pekerja minta separo sesudah. Tapi hakikatnya pengusaha bayarinnya sekalian,” ungkapnya.

Ia mempersilahkan kepada pekerja yang ingin mengadukan ketidakadilan atasannya atas haknya untuk mendapatkan THR. Prosedurnya, mereka bisa datang langsung ke kantor Disnaker atau juga bisa menghubungi nomor salah satu tim personel di posko pengaduan THR.

“Biasanya (mereka mengadu karena, Red.) tidak dibayar. Sanksi diberatkan ke pengusaha. Aturannya masih tetap sama seperti tahun lalu,” ujarnya. (int/adf)