DPRD Kota Semarang Susun Raperda RPPLH untuk 30 Tahun ke Depan

SUASANA: Ketua Pansus RPPLH sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto saat membuka ruang diskusi tentang Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama anggota dewan, tim ahli, dan OPD terkait di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (26/3/2024). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyusun kembali Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sampai tahun 2052, atau untuk 30 tahun kedepan. Tujuannya untuk membahas kebutuhan air bersih untuk masyarakat supaya tercukupi dengan baik.

Ketua Pansus RPPLH sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto mengungkapkan, usulan Raperda yang bisa sampai tahun 2052 ini bisa dievaluasi setiap saat. Dalam hal ini, pihaknya dapat menyesuaikan rencana RPPLH dalam jangka panjang.

“Perda ini bukan semata mata langsung selesai tapi ada di setiap perjalanannya. Jadi urgensi di Kota Semarang betul-betul kita pulihkan kedepannya,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (26/3/2024).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga fokus pada pengelolaan sampah yang nantinya akan dibuat teknologi modern. Tujuannya agar Kota Semarang dapat terhindar dari limbah sampah yang berpotensi mencemari air sungai di sekitarnya.

Baca juga:  PPP Tanggapi Munculnya Baliho Altas

“TPA sekarang yang ada di kota Semarang ini tidak cukup untuk meng-cover semua sampah 30 tahun kedepan. Jadi kita harus memikirkan apakah perlu adanya penambahan TPA atau tidak dan penanganan TPA yang bagus seperti apa,” jelasnya.

Dirinya berharap, Panitia Khusus (Pansus) untuk RPPLH ini dapat mempersiapkan segala bentuk usulan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contohnya dengan membuat waduk baru untuk meng-cover kebutuhan air bersih di Kota Atlas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai, ada tiga hal yang masih menjadi persoalan terkait lingkungan hidup di Ibu Kota Jawa Tengah. Di antaranya masalah ketersediaan air, penurunan muka tanah, dan persampahan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Baca juga:  Ratusan Guru Ikuti Lokakarya Implementasi Pemikiran Ki Hajar Dewantara

“Kita teropong ketiga persoalan itu jangan sampai 30 tahun kedepan mengurangi kualitas lingkungan di Kota Semarang. Dengan persoalan yang kita hadapi sekarang, diproyeksikan 30 tahun Kota Semarang kualitas lingkungannya jauh lebih baik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada tim pansus lainnya untuk lebih cermat pada persoalan di tahun 2022. Seperti tentang ketersediaan air yang harus tercukupi dan seimbang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Suharsono juga menegaskan turunnya permukaan tanah yang harus diantisipasi. Aturan untuk tidak melakukan pengambilan air artetis tentu harus diberlakukan kepada pemangku wilayah terutama di wilayah pesisir. Air tanah dalam atau disebut juga sebagai Artesis sendiri merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air.

Baca juga:  Gandeng Puskesmas Genuk, KKN Posko 37 UIN Walisongo Mengadakan Sosialisasi Kesehatan

“Air artetis itu (menyebabkan turunnya permukaan tanah, Red.) 3-11 cm per tahun. Itu harus di nol kan. Zona merah itu harus ditambah diperluas. Kalau tidak salah ada 10 zona merah dilarang untuk artetis,” terangnya.

Selain itu, lanjut Suharsono, wilayah pesisir harus dibatasi dari pembangunan infrastruktur. Terutama gedung yang besar dan tinggi, karena dapat mempercepat penguapan muka tanah.

“Nah makanya itu ini sebagai dasar penyusunan RPJMD 5 tahun. Jadi selama 30 tahun menggunakan dasar ini (Raperda RPPLH, Red.),” pungkasnya. (int/adf)