Turun 0,1 Persen, PPKBD Jadi Ujung Tombak Penurunan Stunting

SUASANA: Temu Kader Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/3/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut bahwa peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) menjadi ujung tombak dalam kesuksesan menurunkan angka stunting. Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan.

“Peran PPKBD sangat strategis, karena mereka sebagai ujung tombak. Mereka yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya usai Temu Kader Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/3/24).

Selamat Idulfitri 2024

Ia menambahkan PPKBD mengetahui seluk beluk lingkungannya. Sehingga lebih mudah dalam mendata jumlah kasus stunting diwilayah desa. Sekaligus melakukan upaya penanganan yang tepat.

Baca juga:  Tim Futsal USM Juara 2 Turnamen Ramadan Cup

“Jadi kalau dia mendata, itu sudah di luar kepala si tetangganya anaknya berapa dan sebagainya, itu peran mereka luar biasa,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hasto mengaku penurunan prevalensi di Jawa Tengah hanya 0,1 persen. Sebelumnya pada tahun 2022 angkanya 20,8 persen. Sedangkan pada 2023 menjadi 20,7 persen. “Turunnya (Jawa Tengah) sangat kecil, hanya 0,1 persen,” ungkap Hasto.

Pihaknya pun meminta para kader PPKBD untuk bergerak bersama. Menjalankan tugas agar target 14 persen akhir tahun 2024 yang diinginkan Presiden Jokowi bisa tercapai. Menurutnya ada kendala dalam laju penurunan stunting. Yakni karena tiga perilaku yang sering diabaikan. Diantaranya perilaku makan, perilaku sanitasi, dan perilaku kesehatan reproduksi.

Baca juga:  Selama Sepekan 30 Bencana Terjadi di Jateng

“Ini tiga perilaku yang serius ya, makan kemudian lingkungan, kemudian satu lagi reproduksi. Jadi banyak kawin muda, banyak hamil yang tidak dikehendaki itu perilaku reproduksi. Banyak yang hamil tapi tidak diperhatikan, ini perilaku reproduksi. Banyak yang menyusui asi eksklusif tidak diberikan, ini perilaku reproduksi. Tiga perilaku itu tantangannya,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengaku progres stunting untuk mencapai target cukup berat. Menurutnya masalahnya ada pada pendataan. Pihaknya pun sedang mencari upaya agar pendatana bisa dilakukan by name by address.

“Sekarang ini masalah stunting kan ada problem masalah pendataan ya. Data yang dipakai yang mana tadi sudah disampaikan Pak Hasto bahwa lagi dipikirkan bagaimana menggunakan pendataan yang memang by name by address,” ungkapnya.

Baca juga:  Pendaftar Inklusi di Semarang Capai 130 Siswa

Sumarno mengaku saat ini edukasi mengenai stunting dirasa masih kurang. Misalnya ketika keluarga tidak mampu anaknya mengalami stunting, kepedulian mereka sejak masa kehamilan ini perlu diperhatikan. Di sini peran PPKBD sebagai ujung tombak kini sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan perhatian khusus.

“Sebetulnya kan masih kurangnya edukasi, dan dari teman-teman PPKBD inilah yang menjadi ujung tombak untuk edukasi,” tandasnya. (luk/gih)