DPRD Kota Semarang Susun Raperda RPPLH

SUASANA: Ketua Pansus RPPLH sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto saat membuka ruang diskusi tentang Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama anggota dewan, tim ahli, dan OPD terkait di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (26/3/2024). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyusun kembali Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sampai tahun 2052, atau untuk 30 tahun kedepan. Tujuannya untuk membahas kebutuhan air bersih untuk masyarakat supaya tercukupi dengan baik.

Ketua Pansus RPPLH sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto mengukapkan, usulan Raperda yang bisa sampai tahun 2052 ini bisa dievaluasi setiap saat. Dalam hal ini, pihaknya dapat menyesuaikan rencana RPPLH dalam jangka panjang.

Selamat Idulfitri 2024

“Perda ini bukan semata mata langsung selesai tapi ada di setiap perjalanannya. Jadi urgensi di Kota Semarang betul-betul kita pulihkan kedepannya,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (26/3/2024).

Baca juga:  Penyakit Gatal-gatal Paling Banyak Dikeluhkan Masyarakat Terdampak Banjir

Selain itu, kata dia, pihaknya juga fokus pada pengelolaan sampah yang nantinya akan dibuat teknologi modern. Tujuannya agar Kota Semarang dapat terhindar dari limbah sampah yang berpotensi mencemari air sungai di sekitarnya.

Dirinya berharap, Panitia Khusus (Pansus) untuk RPPLH ini dapat mempersiapkan segala bentuk usulan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contohnya dengan membuat waduk baru untuk meng-cover kebutuhan air bersih di Kota Atlas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menilai, ada tiga hal yang masih menjadi persoalan terkait lingkungan hidup di Ibu Kota Jawa Tengah. Di antaranya masalah ketersediaan air, penurunan muka tanah, dan persampahan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Baca juga:  29 Sekolah di Demak Masih Kebanjiran

“Dengan persoalan yang kita hadapi sekarang, diproyeksikan 30 tahun Kota Semarang kualitas lingkungannya jauh lebih baik,” ungkapnya.

Suharsono menegaskan, turunnya permukaan tanah yang harus diantisipasi. Aturan untuk tidak melakukan pengambilan air artetis tentu harus diberlakukan kepada pemangku wilayah terutama di wilayah pesisir. Air tanah dalam atau disebut juga sebagai Artesis sendiri merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan akuifer dan batuan kedap air.

“Air artetis itu (menyebabkan turunnya permukaan tanah, Red.) 3-11 cm per tahun. Itu harus di nol kan. Zona merah itu harus ditambah diperluas. Kalau tidak salah ada 10 zona merah dilarang untuk artetis,” terangnya.

Baca juga:  Disnaker Kota Semarang Bentuk Tim Posko Pengaduan THR

Selain itu, lanjut Suharsono, wilayah pesisir harus dibatasi dari pembangunan infrastruktur. Terutama gedung yang besar dan tinggi, karena dapat mempercepat penguapan muka tanah.

“Nah makanya itu ini sebagai dasar penyusunan RPJMD 5 tahun. Jadi selama 30 tahun menggunakan dasar ini (Raperda RPPLH, Red.),” pungkasnya. (int/adf)