Bantul Dipersiapkan Jadi Percontohan Kabupaten Antikorupsi

PAPARAN: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat menyampaikan sambutan, belum lama ini. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK (Dit. Permas KPK) melangsungkan kegiatan observasi calon kabupaten dan kota percontohan antikorupsi di wilayah Provinsi DIY. Adapun salah satunya yaitu mengunjungi Kabupaten Bantul sebagai kandidat percontohan kabupaten dan kota antikorupsi tahun 2024 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi.

Kegiatan observasi ini sendiri dilaksanakan di Kantor Bupati Bantul pada Selasa (26/3), dengan total peserta yang turut hadir yaitu sebanyak 96 orang. Adapun pelaksanaan observasi di Kabupaten Bantul ini dihadiri oleh Tim KPK yang terdiri dari Plh. Direktur Permas KPK Rino Haruno, Kasatgas Ariz Dedy Arham, dan Analis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Yuniva Tri Lestari.

Selamat Idulfitri 2024

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. “Berbagai upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan berbagai capaian kinerja di tahun 2023 termasuk dalam pencegahan korupsi,” ungkapnya.

Baca juga:  Dua Pelaku Penganiayaan & Perusakan Mobil di Jogja Diamankan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budi Raharja menyampaikan, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Bantul terus mengalami peningkatan dari 92% pada 2022 menjadi 94% di 2023. “Kemudian, saluran pengaduan atau keluhan bagi masyarakat yang dikelola Pemkab Bantul selalu memberikan respons yang cepat untuk mempermudah pelayanan publik,” tuturnya.

Selanjutnya, Inspektur Provinsi DIY Harayono juga menerangkan terkait dengan pemilihan Bantul sebagai kabupaten percontohan antikorupsi. Dia mengatakan, dalam proses pengusulan kabupaten dan kota antikorupsi didasarkan atas kaidah-kaidah yang objektif.

“Dengan beberapa standar yang telah ditetapkan oleh KPK, salah satunya nilai MCP, termasuk syarat awal lainnya yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan Kabupaten Bantul sudah 11 kali opininya WTP. Hal inilah yang mendasari Provinsi DIY mengusulkan Kabupaten Bantul menjadi kandidat kabupaten antikorupsi yang akan diobservasi oleh KPK,” ujar Haryono.

Baca juga:  Dirjen Dukcapil Apresiasi Layanan Kependudukan di Yogyakarta

Kemudian, pelaksana harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Rino Haruno mengapresiasi Kabupaten Bantul dan mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga integritas. Namun, dirinya juga menyampaikan, pencegahan tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem saja, tapi juga penanaman nilai-nilai integritas dan pelibatan peran serta aktif masyarakat.

“Sejak 2004 hingga 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada pemerintah kabupaten kota melibatkan wali kota, bupati dan jajarannya. Ini salah satu alasan pendorong program kabupaten kota antikorupsi,” tambah Rino.

Sementara itu, Kasatgas Ariz Dedy Arham menjelaskan, program Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi merupakan hasil kolaborasi antara KPK dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan komponen dan indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi.

Baca juga:  Belum Semua UMKM di Sleman Bersertifikat Halal

“Kabupaten dan kota yang disebut sebagai percontohan antikorupsi harus memenuhi 6 komponen yang terdiri dari total 19 Indikator. 6 Komponen terdiri dari tata kelola pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan kearifan lokal” terangnya.

Adapun Analis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Yuniva Tri Lestari menambahkan, tahapan pelaksaan kabupaten kota antikorupsi meliputi persiapan, observasi, bimbingan teknis, penilaian, dan launching/awarding yang akan disampaikan pada saat perhelatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024. “Akhirnya saya berharap, melalui Program Kabupaten dan kota antikorupsi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui kabupaten dan kota antrikorupsi, kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” pungkasnya. (nik/abd)