15 Perusahaan di Yogyakarta akan Diawasi Terkait THR

Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo
Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Sebanyak 55 perwakilan Perusahaan se-Kota Yogyakarta telah melakukan diseminasi tunjangan hari raya (THR) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Di mana ada 15 perusahaan yang akan dilakukan pengecekan langsung untuk memastikan perusahaan terkait tidak masuk lagi ke dalam daftar aduan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan, Pemkot terus mendorong perusahaan di Kota Yogyakarta untuk memberikan hak para pekerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Mulai dari pemberian upah atau gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya termasuk THR.

Selamat Idulfitri 2024

“Sesuai dengan ketentuan, THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, yang dalam hal ini Hari Raya Idulfitri. Kami juga sangat mengapresiasi teman-teman perusahaan yang sudah membayarkan THR kepada pekerjanya. Bagi yang belum, kami harap segera menyelesaikannya,” ujarnya.

Baca juga:  Persiapan Pilkada, PDIP Bantul akan Lakukan Pertemuan Internal

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Pipin Ani Sulistiati menjelaskan, Pemkot juga membuka layanan berupa posko pengaduan dan konsultasi terkait THR Keagamaan mulai 11 Maret sampai 3 April 2024 di Kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di kompleks Balai Kota.

“Pembayaran THR maksimal H-7 lebaran. Jadi sebelum itu, kami buka layanan konsultasi ataupun aduan yang bisa ditindaklanjuti dengan mediasi dan pengecekan atau memastikan langsung ke pihak perusahaan. Tapi ketika sudah masuk H-6 dan seterusnya masih belum dibayarkan, nanti ranahnya akan ditindaklanjuti dan berada di bawah pengawasan Pemda DIY,” jelasnya.

Baca juga:  Gubernur DIY Canangkan Rehabilitasi Lahan Kawasan Penyangga Merapi

Pihaknya menegaskan, setiap tahunnya Pemkot melakukan langkah antisipasi melalui edukasi dan sosialisasi, serta melakukan pendekatan juga pembinaan kepada perusahaan terkait yang di tahun sebelumnya masuk dalam daftar aduan.

“Tahun lalu ada sekitar 21 perusahaan yang masuk daftar aduan, kemudian di tahun ini ada 15 perusahaan yang akan kami cek langsung untuk memastikan perusahaan terkait tidak masuk lagi ke dalam daftar aduan. Dengan pembinaan dan mediasi, juga memastikan kesanggupan perusahaan untuk membayarkan THR sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (riz/abd)