DPRD Kota Semarang akan Sempurnakan Perda Lama soal Ketertiban Umum

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang, Sodri. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berupaya menyempurnakan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, untuk disesuaikan dengan Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang, Sodri menjelaskan, salah satu contoh poin peraturan yang dimaksud yakni mengenai ketertiban di jalan.

Ia menilai, pemerintah harus mengatur hal ini karena sebagian masyarakat masih menganggap jalan-jalan yang ada di wilayah masing-masing adalah milik mereka.

Baca juga:  RSUD dr Adhyatma Punya Inovasi Telpon Mbahe, Dukung Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Geriatri

“Padahal itu milik pemerintah. Kan repot ketika di klaim oleh antarkelompok. Misal jalannya (diklaim, Red.) milik warga sini. Ketika ada warga lain yang mau lewat mereka harus dikenakan biaya dan sebagainya,” jelasnya saat ditemui Joglo Jateng, Selasa (2/4/2024).

Menurut Sodri, pemerintah harus hadir dan membuat peraturan untuk memberikan kenyamanan bagi semua masyarakat.

Disisi lain, ia melanjutkan, ada juga penambahan ruang lingkup yang sebelumnya tertulis di perda yang lama. Yakni tertib jalan, jalan hijau, taman, sungai, lingkungan, usaha, sosial, kesehatan, hiburan, serta partisipasi dan peran masyarakat.

Baca juga:  Cegah Banjir, DPU Kota Semarang Minta Warga Usulkan Pembersihan Drainase

“Ada penambahan yaitu tertib bangunan dan tata ruang. Memang pemerintah harus hadir dalam rangka memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang melanggar perda ini, kata Sodri, akan diberi sanksi mulai dari administrasi, teguran, hingga pidana.

“Cuman kedepannya ini untuk pemberian sanksi kita berorientasi ke restorasi justice,” pungkasnya. (int/adf)