17 Perusahaan dalam Pengawasan, Harus Bayar THR 3 April

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati
Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati. (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 17 perusahaan di Jateng sedang dalam pengawasan perihal pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk karyawannya. Perusahaan diberi waktu hingga Rabu, 3 April 2024 hari ini.

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati, menyebut 17 perusahaan itu tersebar dibeberapa kabupaten/kota. Antara lain Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Demak. Mereka bergerak di sektor tekstil, mebel, makanan, garmen, dan lain-lain.

Selamat Idulfitri 2024

Ratna menyebut, THR Lebaran 2024 maksimal dibayarkan H-7 atau pada 3 April 2024. “Dari 17 perusahaan ini ada yang minta membayar separuh di tanggal 3 (April) dan separuh setelah lebaran. Kemudian ada yang akan membayar di awal tapi di bawah UMK,” katanya pada Joglo Jateng, Selasa (2/4/24).

Baca juga:  54 Peserta Berebut 11 Posisi Kepala OPD

Ratna mengatakan, 17 perusahaan tersebut mengalami gangguan finansial karena berbagai faktor. Salah satunya situasi geopilitik seperti Perang Rusia-Ukraina.

“Jadi sudah ga sempat ekspor lagi, ini memang berdampak betul menurut saya, jumlah ekspor yang dulu tinggi sekarang menurun. Ini yang perlu dapat perhatian sebenarnya, maka ini sangat berpengaruh pada kemampuan finansial,” jelasnya.

Menurutnya bagi perusahaan yang merasa tidak mampu membayar THR secara penuh dan sesuai jadwal bisa konsultasi. Nantinya pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan tersebut. Namun apabila laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka Disnakertrans Jateng akan memberi sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Baca juga:  Pembayaran THR ASN Diharapkan Mampu Tingkatkan Ekonomi

“Tapi tetap saja nanti kalau kabupaten/kota melihat perusahaan tidak sesuai bisa dilaporkan. Nanti kita dari provinsi ditangani tim pengawas, untuk didalami, kalo memang dia harusnya bisa mambayar, tidak ada alasan, nanti ada sanksinya, denda 5 persen,” tandasnya.

Saat ini Disnakertrans Jateng masih membuka posko aduan THR hingga 19 April 2024. Disnakertrans Jateng melayani konsultasi dan laporan permasalahan THR yang dialami pengusaha maupun pekerja. (luk/gih)