Bappeda Dorong Penguatan Kelembagaan & Penyelesaian Sengketa Informasi melalui FGD

KOMPAK: Para narasumber berfoto bersama para peserta usai acara FGD di lantai 6 Kantor Bappeda Jateng, Selasa (2/4/24). (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan Focus Group Discusion (FGD) Keterbukaan Informasi di Ruang Rapat Bappeda Jateng, Selasa (2/4). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung keterbukaan dan pelayanan informasi dengan mengusung tema Penguatan Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Informasi dan Advokasi bagi Badan Publik.

Dalam FGD tersebut dipandu oleh Kasubag Umpeg sekaligus sebagai Sekretaris PPID Bappeda Jateng Diyantara Moderiza, serta dihadiri oleh seluruh jajaran PPID Bappeda Jateng. Termasuk tiga Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber acara FGD. Yaitu Ermy Sri Ardhyanti, Setiadi, dan Sutarto.

Selamat Idulfitri 2024

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti mengatakan, setiap tahunnya Komisi Informasi mengadakan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik. Di mana keterbukaan informasi menciptakan kepercayaan publik, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Baca juga:  H+3 Lebaran, Nana Sudjana Sebut Perayaan Idulfitri di Jateng Berjalan dengan Baik
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti. (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

“Di sini saya diminta oleh PPID Bappeda secara khusus untuk me-review hasil monev keterbukaan informasi pada tahun 2023. Kami juga punya indeks keterbukaan informasi publik, di mana indeks itu ada keterkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks keterbukaan informasi publik, yang hasilnya ternyata mirip,” terangnya, Selasa (2/4).

Ia berharap indeks keterbukaan informasi ini nantinya dapat menjadi input dalam penyusunan RPJMD Jawa Tengah. Khususnya terkait tata pemerintahan yang baik dan peningkatan demokrasi.

Lanjutnya, Ermy menuturkan dalam statistik monev badan publik Tahun 2023, SKPD Provinsi Jateng menjadi badan publik dengan Kategori Informatif terbanyak. Kemudian disusul dengan PPID kabupaten/kota dan RSUD Provinsi Jateng.

Baca juga:  Masjid Taqwa Sekayu, Peninggalan Bersejarah yang Berdiri sejak 1413 M di Semarang

Dalam penilaian menuju kategori informatif, PPID harus melalui beberapa tahapan. Di mana setiap tahapan penilaian memiliki besaran nilainnya masing-masing. Pada Tahun 2023 PPID Bappeda Jateng masuk dalam kategori informatif dan memperoleh nilai 97,02.

Dengan capaian nilai di tahap pertama terkait website dan media sosial (medsos) dengan nilai 98,40. Tahap kedua terkait SAQ e-Monev mendapat nilai 95,40. Tahap ketiga visitasi 99,60 dan tahap keempat dalam uji publik PPID Bappeda Jateng meraih nilai 94,67.

“Yang perlu jadi perhatian untuk PPID Bappeda Jateng ini, yaitu strategi ketersediaan informasi harus berkala di medsos. Selanjutnya untuk respon kinerja layanan informasi harus cepat, terakhir adanya agenda inovasi yang memperkuat interkoneksi tugas fungsi dengan keterbukaan informasi,” jelas Ermy saat jadi narasumber FGD, kemarin.

Baca juga:  Udinus Raih Akreditasi Bertaraf Internasional

Dalam menghadapi persiapan monev 2024, untuk meraih kategori informatif agar lebih baik, Ermy menyarankan, agar PPID Bappeda Jateng dapat menyediakan informasi yang wajib berkala. Termasuk reorganizing website menu dan sub-menu, serta menghasilkan inovasi SKPD yang dapat menjawab masalah dalam tugas fungsi, diferensiasi dan branding.

Sementara itu, materi yang dibahas dalam FGD kemarin tidak hanya terkait monev keterbukaan informasi untuk badan publik. Melainkan ada materi terkait penyelesaian sengketa informasi publik. Termasuk materi terkait dasar hukum keterbukaan informasi publik, dan standar layanan informasi publik. (all/fat)