SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik korupsi. Di antaranya dengan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengungkapkan, kegiatan itu diadakan dalam rangka koordinasi dan pemantauan, sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang berkepastian hukum dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Koordinasi itu diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Sleman.
“Pemkab Sleman memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan dan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi,” katanya, Rabu (3/4/24).
Berdasarkan capaian penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) KPK RI 2023, Pemkab Sleman mendapatkan nilai 93,8. Nilai itu menjadikan Sleman sebagai peringkat kedua di DIY dan merupakan peringkat ke 34 di tingkat nasional. “Capaian ini, tak lepas oleh adanya program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, sebagai upaya pendampingan terhadap pemerintah daerah oleh KPK,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko. Menurutnya, kegiatan koordinasi itu bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemkab Sleman. Aksi korupsi dapat dicegah, salah satunya dengan terus melakukan koordinasi dan pantauan bersama KPK.
“Awal terjadinya korupsi itu adalah menurunnya integritas. Maka dari itu, mari saling koordinasi dengan kami. Karena kinerja kami juga akan dinilai kurang baik jika sampai ada kasus,” tegasnya. (bam/abd)
