Pramuka tak Lagi Diwajibkan, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang: Bisa Pengaruhi Kualitas Mental Anak

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai kebijakan siswa tidak diwajibkan lagi mengikuti ekstrakulikuler Pramuka dapat mempengaruhi kualitas mental anak.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati mengungkapkan, tidak semua orang cepat menangkap dan mampu menerapkan pengajaran mengenai life skill.

Padahal, melalui ekstrakurikuler Pramuka siswa diajarkan menjadi individu yang mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan bertanggung jawab.

Dalam ekstrakurikuler pramuka, kata Swasti, masing-masing anggota pasti diberi tugas yang menjadi tanggung jawab secara personal maupun kelompok.

Selain itu, juga ada pembelajaran tentang kepemimpinan untuk diri sendiri yang harus dilakoni agar anak memiliki kepribadian yang tangguh.

Baca juga:  Langkah Penanganan dan Penanggulangan HIV: Kesadaran Bersama untuk Kebaikan Semua

“Kalau tidak ada maka sama seperti anggapan orang-orang generasi sekarang seperti generasi ‘strawberry’. Yakni cantik di luar tapi di dalam dia rapuh,” ucapnya saat dihubungi Joglo Jateng, Senin (15/4/2024)..

Hingga saat ini, dirinya mengaku masih belum mengetahui alasan kenapa Pramuka tidak diwajibkan lagi.

Padahal, menurutnya, kegiatan itu sangat penting dilakukan untuk pembentukan karakter, life skill, hingga leadership sejak siswa duduk di bangku sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“Jadi banyak softskill yang diajarkan disitu lewat ekskul itu (Pramuka, Red.),” ujar Swasti.

Baca juga:  Abdul Kholik Isyaratkan Maju Pilgub Jateng Jalur Independen

Ia menambahkan, ketika Pramuka tidak lagi diwajibkan, anak-anak bisa dengan mudahnya berifikir untuk tidak mengikuti.

“Nah ini kerugian besar pada generasi-generasi selanjutnya yang mana dilihat tidak ada kegiatan Pramuka itu,” paparnya.

Ia mengaku sampai saat ini masih belum mengetahui data jumlah sekolah negeri maupun swasta yang tidak mewajibkan ekskul Pramuka di Kota Semarang.

Rencananya, setelah Lebaran nanti, Komisi D DPRD akan melangsungkan rapat bersama Disdik Kota Semarang untuk membahas sejauh mana kebijakan ekskul Pramuka ini berefek pada siswa.

“Karena menurut saya itu harus ada kajian sederhana kenapa itu harus menjadi tidak wajib. Selain itu kita harus lihat sisi positif dan negatif yang ditimbulkan itu,” pungkasnya. (int/adf)