KPU Pemalang Bentuk Badan Adhoc Pilkada

Komisioner KPU Pemalang Divisi Sosdiklih Parmas Agung Budi Nugroho
Komisioner KPU Pemalang Divisi Sosdiklih Parmas Agung Budi Nugroho. (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Ditegur oleh KPU RI tentang loyalitas badan Adhoc Pemilu serentak 2024 yang memiliki banyak kendala, KPU Pemalang buka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada bupati dan gubernur 2024. Walaupun akan dibentuk baru, pada pelaksanaan pemilu sebelumnya diberikan kesempatan mendaftarkan diri, bahkan mendapatkan hak khusus tidak digantikan ketika mereka mampu menjalankan tugasnya.

Komisioner KPU Pemalang devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Agung Budi Nugroho menuturkan, pergantian badan adhoc pemilu sesuai dengan anjuran KPU RI. Di mana hasil evaluasi mencatat berbagai pelanggaran loyalitas oleh PPK, sehingga memperlambat kerja KPU saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Presiden/Wakil Presiden dan legislatif.

Baca juga:  Pilkada Pemalang 2024 Ditetapkan 27 November, Syarat Pencalonan Mengacu Hasil Pileg 2024

“Ya dari evaluasi KPU RI merasa badan adhoc kemarin harus dirombak lagi, jadi kita ikuti anjuran dan membuka pendaftaran untuk pembentukannya. Dimulai dari 23-29 April 2024 melalui pendaftaran online sistem Siakba,” ujarnya.

Pihaknya melanjutkan, persyaratan pendaftaran PPK masih sama seperti yang sebelumnya dan ini terbuka umum bahkan jika anggota PPS sebelumnya ingin mendaftar dipersilahkan. Walaupun menekankan agar setiap pendaftar harus memahami aturan menjadi PPK, terutama menjaga loyalitas karena konduktivitas lingkungan akan lebih tegang ketika Pilbup dan Pilgub dibandingkan dengan pemilu lainnya.

Baca juga:  Pemkab Pemalang Gelar Turnamen Sepak Bola, Cari Bibit Unggul & Bina Bakat Muda

Sedangkan, terkait jumlah pihaknya masih membuka kuota yang sama seperti pelaksanaan seleksi sebelumnya dengan jumlah upah serupa. Untuk tes penerimaan, tahapannya masih sama materi hampir serupa dan semuanya menggunakan komputer, sehingga tidak ada kecurangan hasil nantinya.

“Kemungkinan pelaksanaan tes sama seperti sebelumnya, materinya pun hampir sama dan perlu diingatkan kita butuh PPK dengan SDM terbaik. Jadi tidak ada kecurangan atau orang dalam pada pelaksanaan seleksi ini,” pungkasnya.(fan/sam)