Pengembangan KPI Masih Terkendala soal Lahan

Plt Kepala DKUKMPP Kabupaten Bantul, Husin Bahri
Plt Kepala DKUKMPP Kabupaten Bantul, Husin Bahri. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul sebut pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kapanewon Sedayu dan Pajangan (Sedayu-Pajangan) masih terkendala soal lahan. Adapun kendala ini dikarenakan status lahan di daerah tersebut minim kepastian yang menyebab investor enggan berinvestasi.

Plt Kepala DKUKMPP Bantul menjelaskan, KPI Sedayu-Pajangan ini menjadi salah satu alternatif untuk  pengembangan investasi di Bantul. Hal itu juga didukung kuat oleh ketersediaan lahan di lokasi tersebut yang cukup luas. Sehingga akan sangat leluasa jika dimanfaatkan untuk kebutuhan kegiatan industri.

Baca juga:  Lomba Kalurahan Inovatif Dorong Kesejahteraan Masyarakat

“Jadi memang, untuk zona KPI Sedayu-Pajangan ini kalau bicara ketersediaan lahannya kurang lebih hampir 330an hektare. Bahkan jika dilihat secara umum, dari aspek tata ruang dan peruntukannya itu sudah mendukung,” ujarnya, Kamis (25/4/24).

Akan tetapi, dirinya juga mengatakan, salah satu yang masih jadi kendala terhadap pengembangan KPI ini yaitu terkait dengan pembebasan lahannya. Dikarenakan, lahan di dua lokasi itu status kepemilikannya sangat beragam.

“Jadi yang masih jadi kendala pengembangan KPI ini yaitu terkait dengan lahannya sendiri. Yang di mana masih beraneka ragam statusnya, ada yang sultan ground, hak milik pribadi, tanah kas desa dan sebagainya,” terangnya.

Baca juga:  Hari Kartini Momentum Kenalkan Sejarah dan Budi Pekerti

Menurutnya, permasalahan lahan ini otomatis akan menjadi catatan bagi investor ketika ingin menanam investasi. Untuk itu, cukup beralasan jika pengembangan kawasan industri di dua daerah itu belum terlaksana hingga sekarang.

“Ini yang kita upayakan terkait lahan ini agar statusnya jelas. Jadi investor itu kalau mau masuk yang pertama ia pikirkan status tanahnya harus jelas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Husin berpendapat bahwa KPI Sedayu-Pajangan ini memang perlu dilakukan upaya-upaya penataan lahan. “Sehingga mau tidak mau harus berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Baca juga:  Halim: Oposisi tidak Laku di Daerah

Namun dia juga menambahkan, sebelumnya sudah ada pemikiran untuk mengatasi kendala tersebut. Yaitu dengan cara pemerintah daerah (Pemda) berinvestasi membeli lahannya agar bisa memberikan kepastian kepada investor. “Istilahnya land banking. Itu salah satu langkah untuk membebaskan lahan investasi. Harapannya lahan itu clear and clean bagi investor,” pungkasnya. (nik/abd)