Kudus  

Kantah Kudus Jalankan Program Strategis Nasional Untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

PAPARAN: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Bambang Gunawan menyampaikan sosialisasi di acara halal bi halal keluarga IPPAT Kabupaten Kudus, Senin (29/4/24). (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional telah melakukan banyak strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang mudah, cepat dan transparan. Hal itu sesuai dengan permintaan masyarakat di era digital. Bahkan untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang maju dan modern di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus saat ini berstatus resmi masuk ke 104 Kantor Pertanahan Prioritas Mandatory yang menerima mandat untuk mensukseskan program pemerintah. Yaitu Program Kabupaten Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Hal ini tertuang resmi dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 285/SK-0T.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Baca juga:  Ngembal Kulon Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Dengan adanya mandat tersebut Bambang Gunawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus optimis dan gencar melakukan sosialiasi Kepada stakeholder dan Instansi terkait agar program strategis ini dapat sukses sesuai rencana.

Dalam kesempatan kali ini, Bertempat di Hotel Griptha bersamaan dengan acara halal bi halal keluarga IPPAT Kabupaten Kudus, Kepala Kantah Kabupaten Kudus beserta jajaran melakukan sosialisasi program tersebut kepada para tamu undangan. Agar program ini mendapat simpatik dan dukungan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan Kantah Kudus.

Kepala Kantah Kudus, Bambang Gunawan menjelaskan secara rinci terkait Program strategis nasional tersebut. Diantaranya melaksanakan percepatan kabupaten/kota lengkap spasial. Diharapkan jajarannya mampu membuat suatu perencanaan strategis untuk mewujudkannya tahun ini.

Baca juga:  Temukan 34 Kasus PMK, Dispertan Kudus Gencarkan Vaksinasi

“Untuk Syarat Kota/Kabupaten Lengkap Secara Spasial adalah tidak terdapat Buku Tanah KW4, KW5 dan KW6, atau pemetaan terhadap Buku Tanah KW4, KW5 dan KW6 yang sudah dilakukan secara maksimal, lalu Tidak terdapat Bidang Anomali, Seluruh bidang tanah yang berada dalam satu Kota/Kabupaten terpetakan ke dalam Peta Pendaftaran, tidak terdapat gap dan overlap antar bidang-bidang tanah,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, untuk Kabupaten Kudus Indeks Tanah Terdaftar sudah mencapai 81 persen. Dengan begitu, nantinya akan dapat terbentuk Kabupaten Spasial Lengkap, yang mana setelah dilakukan Deklarasi Kabupaten Spasial Lengkap tidak terdapat layanan pengukuran untuk pertama kali.

Baca juga:  Wujudkan Kondusifitas Daerah Bakesbangpol Kudus Sosialisasi FKUB

Akan tetapi, terdapat pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk pemecahan bidang tanah, penggabungan bidang tanah, pengukuran ulang untuk peningkatan kualitas, dan pengembalian titik batas. Sedangkan untuk Program Kedua adalah penerbitan dokumen elektronik.

“Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah,” terangnya.

Disisi lain, untuk Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan dan menyediakan Sistem Elektronik secara andal dan aman. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud diterapkan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pencatatan perubahan data dan informasi dan alih media menjadi sertifikat elektronik.