Bawaslu Bantul Libatkan Ormas Cegah Politik Uang

Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Rentan terjadi politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul akan gandeng organisasi masyarakat (Ormas). Rencananya, ormas ini akan dijadikan sebagai mitra untuk membangun gerakan moral di masyarakat.

Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, Bawaslu masih terus berupaya untuk membangun gerakan aktif di masyarakat untuk mencegah politik uang. Menurutnya, ada dua program yang sudah mereka jalankan sejauh ini.

“Yang sudah konkret kita lakukan paling tidak ada dua. Pertama, kita masih menguatkan desa anti politik uang (APU) yang saat ini ada di 17 kalurahan. Yang kedua, yang paling baru, ini kita membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya, belum lama ini.

Baca juga:  Debt Collector Dilarang Berhentikan Pengguna Kendaraan

Menurutnya, ormas ini nantinya akan diajak bermitra membangun gerakan moral untuk membangun kesadaran masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari atau mencegah terjadi politik uang, alih-alih hanya melakukan penyelesaian melalui mekanisme punishment bagi pihak yang melakukan politik uang.

“Jadi pendekatannya bukan hanya pendekatan dari sisi punishment atau hukuman, tapi ada juga dari kesadaran masyarakat. Kita akan libatkan ormas ini dalam gerakan anti politik uang,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan akan adanya penambahan atau tidak terhadap 17 desa APU, pihaknya berpendapat masih fokus dengan yang sudah ada. Jika pun ada penambahan, hal itu akan dilakukan setelah Pilkada berlangsung.

Baca juga:  Krisis Sampah di DIY semakin Mendesak

“Sementara kita fokus 17 desa dulu. Karena itu nanti akan kita kembangkan pasca-Pilkada. Pilkada ini fokus pengawasan dulu,” pungkasnya. (nik/abd)