Kudus  

Bawaslu Kudus Buka Pendaftaran Calon Panwaslu Kelurahan di Pilkada 2024

SERIUS: Tampak calon Panwaslu Kelurahan sedang menghadapi proses seleksi test yang dibuka oleh Bawaslu Kudus tahun kemarin. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng –  Seleksi pengawas pemilu ad hoc di tingkat desa atau panwaslu kelurahan/desa telah dibuka. Bawaslu Kabupaten Kudus akan merekrut sebanyak 132 personil panwaslu kelurahan/desa yang akan bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa. Personil yang dibutuhkan di masing-masing desa sebanyak 1 orang anggota panwaslu kelurahan/desa.

Proses rekrutmen panwaslu kelurahan atau desa berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas, dan afirmasi. Selain prinsip tersebut, dalam rekrutmen panwaslu kelurahan/desa juga memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pendaftar bisa mengikuti dan melengkapi persyaratan berkas administrasi yang sudah ditentukan.

Baca juga:  Demokrat Kudus Tunggu Keputusan DPP untuk Kandidat Pilkada Kudus 2024

Seperti surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja Bawaslu Kudus, fotokopi KTP, pas foto warna terbaru ukuran 4×6 3 lembar, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang dan menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli.

“Ada daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan,” ungkapnya Minggu (19/5/24).

Lebih lanjut, mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar. Serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar. Lalu, membuat surat pernyataan bermeterai yang memuat aturan berlaku. Seperti, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan setia kepada UUD NKRI 1945.

Baca juga:  Perguruan Tinggi Intervensi Kasus Kekerasan di Ponpes Kudus

“Selain itu, mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih,” katanya.

Selain itu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir,

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun dan masih banyak lagi,” pungkasnya. (adm/fat)