Pati  

Aplikasi Srikandi Diluncurkan, Pengelolaan Arsip Beralih ke Digital

RESMIKAN: Sekda Pati Jumani saat melaunching aplikasi Srikandi di Pendopo Pati, Senin (20/5/24). (LUTHFI MAJID/JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpusda) Kabupaten Pati meluncurkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Peluncuran aplikasi ini pun menjadi langkah awal transformasi pengelolaan arsip secara digital.

Sekda Pati, Jumani mengungkapkan bahwa aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan arsip maupun surat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan. Dengan demikian akan mempermudah tata kelola sektor pemerintah yang berbasis sistem elektronik.

“Kalau ini jalan efisiensinya luar biasa. Karena penggunaan kertas, tinta, dan sebagainya lebih sedikit. Ketika ini jalan, nanti ada efisiensi. Banyak daerah yang sudah melakukan dan efesiensi anggarannya luar biasa,” kata dia sesuai launching aplikasi Srikandi, Senin (20/5/24).

Baca juga:  Pemkab tak Izinkan PKL Kembali Berjualan di Alun-alun Pati

Selain itu, di dalam aplikasi ini juga dijadikan ruang penyimpanan dokumen-dokumen penting pemerintahan. Sehingga akan mempermudah pencarian arsip yang ada di berbagi instansi.

“Ini manfaatnya juga untuk riset, jika ada akademis mau tinggal membuka link atau website. Dari semua OPD apapun. Baik untuk penelitian sejarah, maupun lainnya. Jadi kita tidak mencari cari arsip itu,” ujarnya.

Jumani mengakui bahwa pihaknya terhitung terlambat menggunakan aplikasi ini. Mengingat aplikasi Srikandi wajib diterapkan di semua daerah di Indonesia yang terkoneksi secara nasional.

“Aplikasi Srikandi itu wajib secara umum harus diterapkan di semua daerah. Sementara Kabupaten Pati ini agak terlambat, tapi nanti akan segera diimplementasikan,” tuturnya.

Baca juga:  PSP Pati Minta Pemkab Bangun Pangkalan Truk Permanen

Ke depannya, ia berharap aplikasi ini tidak hanya sampai tingkat pemerintah daerah dan kecamatan. Melainkan bisa menyentuh hingga di tingkat desa.

“Harapannya tahun tidak hanya OPD maupun kecamatan saja, tapi sampai desa. Jadi surat tidak lagi manual. Surat dari Kementerian lewat situs ini,” pungkasnya. (lut/fat)