Jateng Terima 400 M untuk Penanganan Stunting

RESMI: Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso memberikan dana alokasi khusus (DAK) secara simbolis kepada Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Jateng Ema Rachmawati di Gedung Gradika Bhakti Praja, Senin (20/5/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Provinsi Jawa Tengah mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebesar Rp 400 miliar. Setiap kabupaten/kota rata-rata mendapat dana sebesar Rp 10 Miliar.

“Ini komitmen pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan urusan terkait dengan pengendalian penduduk dan KB. Harapannya, anggaran itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan,” ujar Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso saat ditemui di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (20/5/24).

Selain memberikan DAK kepada Provinsi Jawa Tengah, BKKBN mengapresiasi angka kelahiran di Jawa Tengah yang tergolong ideal. Dengan rata-rata Ibu melahirkan dua anak dalam pernikahan.

Baca juga:  Sebanyak 1728 Panwaslu Kecamatan di Jateng telah Resmi Dilantik

“Semua perempuan, selama masa reproduksinya di Jawa Tengah melahirkan paling banyak dua anak. Itu harus kita jaga, jangan sampai nambah, jangan sampai tidak mau melahirkan. Ini perlu penguatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya turut menyinggung angka stunting 2023 yang turun sebesar 0,1 persen. Ia mengaku masih menunggu penghujung tahun 2024 untuk hasil angka stunting di Jawa Tengah.

“Kegiatan dan program inovatif yang ada di Jateng, saya kira masih harus diperkuat. Ada beberapa kabupaten yang penirunannya sangat bagus, saya yakin kegiatannya inovatif,” sambung Teguh.

Baca juga:  20 Alat Takar Hujan akan Diterapkan di Semarang

Di sisi lain, Teguh mengaku tak khawatir dengan adanya penurunan angka pernikahan di Indonesia. Menurutnya, sebuah pernikahan harus terencana sebaik mungkin.

“Oh enggak (khawatir). Jadi sebenernya yang penting bahwa pernikahan itu dilakukan perencanaan dengan baik. Kalau pernikahan rendah karena kesadaran masyarakat, keluarga, dan remaja semakin baik tentang bagaimana membangun sebuah keluarga ke depannya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik (BPS) rilis, angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2014 silam sebanyak 2.110.776. Namun, angka itu terus mengalami penurunan hingga 1.577.255 di tahun 2023.

Baca juga:  66 Kloter Diberangkatkan, 6 Jemaah Haji Meninggal Dunia

Menurut Teguh, ada perubahan cara pandang masyarakat, utamanya generasi muda, dalam melihat pernikahan. Tentunya, hal itu tak ayal membuat angka pernikahan semakin tahun semakin turun.

“Saya yakin bahwa prinsip remaja-remaja sekarang dan ke depan (memandang) nikah itu bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Artinya bagaimana perencanaan yang baik,” ucapnya. (luk/gih)