Kudus  

Kudus Berupaya Raih Predikat KLA Madya, UPTD PPPA Menjadi Kunci

Kabid PPPA Dinsos P3AP2KB Kudus, Any Willianti.
Kabid PPPA Dinsos P3AP2KB Kudus, Any Willianti. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus berupaya meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya. Untuk menunjang itu, perlu adanya layanan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Any Willianti mengatakan, tahun ini sudah mulai untuk penilaian KLA. Ini baru proses pengisian untuk pemenuhan 24 indikator yang terdiri dari 5 klaster.

“Diantaranya klaster 1 tentang hak sipil, kebebasan. Klaster 2 yaitu lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 itu pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya, klaster 5 perlindungan,” jelasnya.

Baca juga:  Demokrat Kudus Tunggu Keputusan DPP untuk Kandidat Pilkada Kudus 2024

Dia mengharapkan nanti bisa mendapatkan nilai minimal 700. Sehingga tahun ini Kudus mendapatkan predikat seperti tahun sebelumnya. Untuk saat ini masih menuai predikat layak anak pratama berharap bisa naik menjadi madya.

“Untuk menunjang predikat itu, semua indikator kami penuhi. Fasilitas layanan publik ramah anak setiap tahun bertambah,” ujarnya

Dia menyebutkan, penilaian paling tinggi untuk meraih predikat madya itu idealnya setiap daerah harus ada UPTD layanan PPPA. Pengajuan itu sudah di proses ke bidang organisasi kepegawaian. Untu realisasi kesana perlu waktu panjang untuk mempersiapkan.

Baca juga:  Jumlah Hewan Kurban di Kudus Diprediksi Meningkat

“Perlu waktu 5 tahun untuk menunjang itu, seperti halnya kami sudah melakukan studi banding di Jogja dan Sleman, disana SDM penunjang layanan itu sudah banyak. Kemudian, sarana dan prasarana juga ada standarnya. Yakni setara dengan eselon 4,” bebernya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan kolaborasi dari semua OPD untuk memenuhi kebutuhan layak anak di Kabupaten Kudus. Untuk menuju kesana tidak hanya tanggung jawab satu OPD saja namun semua OPD termasuk.

“Dengan adanya UPTD, pelayanannya akan lebih maksimal. Sehingga nanti kami hanya melaksanakan pencegahan dan menerima aduan dari berbagai kasus,” pungkasnya. (cr3/fat)