Jepara  

PGRI Jepara: Kesejahteraan Guru Masih Banyak Masalah

Ketua PGRI Kabupaten Jepara Darono
Ketua PGRI Kabupaten Jepara Darono. (LIA BAROKATUS SOLIKAH/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jepara menyebut beban administrasi yang diberikan kepada guru terlalu banyak. Pasalnya, tugas administrasi yang dibebankan menjadi rancangan bagi guru terhadap rencana pembelajaran. Kemudian mendokumentasikan segala aktivitasnya, yang dilakukan selama pembelajaran.

Menurutnya, persoalan administrasi guru sebetulnya bukan isu baru dalam pendidikan. Namun, sampai saat ini belum ada titik terangnya. Walaupun, dalam satu kesempatan, Menteri Pendidikan telah berupaya mengurangi beban administrasi guru. Salah satunya melalui kurikulum Merdeka.

“Dulu Pak Menteri bilang jangan dibebani administrasi, cukup membuat satu lembar RPP saja. Tapi kenyataannya tidak. Malah justru membuat laporan bisa menghabiskan beberapa kertas kalau di cetak,” papar Ketua PGRI Jepara Darono, belum lama ini.

Baca juga:  Permukiman Kumuh di Jepara Menurun

Kurangnya pemahaman guru terkait esensi kewajiban pengisian rencana di Platform Merdeka Mengajar (PMM) menurutnya masih belum optimal. Sehingga, guru di tuntut melek terhadap teknologi agar proses pembelajaran menjadi baik.

Dirinya menambahkan, telatnya pencairan tunjangan profesi guru atau sertifikasi pendidikan (Serdik) turut menjadi polemik yang dirasakan bagi guru. Padahal, itu merupakan hak yang patut diterima oleh para guru sebagai penghargaan dari pemerintah atas kinerja dan profesionalismenya.

Jika mengacu pada jadwal pencairan yang disebut dalam lampiran Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, untuk pencairan tunjangan sertifikasi triwulan I seharusnya dimulai April. Namun dirinya menyebutkan masih ada sejumlah daerah yang hingga Mei, belum juga merealisasikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan tersebut.

Baca juga:  Program TMMD Sukses, Pj Bupati Jepara Harap Pembangunan Berdampak Besar bagi Masyarakat

Salah satunya Kabupaten Jepara. Darono mengatakan, alasan keterlambatan pembayaran tersebut karena anggaran belum ditransfer dari pusat.

“Contoh, guru yang sudah sertifikasi itu dapat tambahan tunjangan satu kali gaji, sudah lumayan. Hanya saja, saat ini belum teralisasi. Itu semua masih dalam tahap proses. Dengan itu, pihak Pemda sedang berusaha menghubungi pusat, tapi belum tahu hasilnya,” tambahnya.

Meski masalah tersebut merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, pihaknya meminta kepada guru yang belum memiliki sertifikasi pendidikan untuk segera mendaftar. Lantaran, banyak manfaat yang didapatkan setelah mendaftar.

Baca juga:  KPU Jepara akan Terjunkan 3.414 Pantarlih

“PGRI Jepara selalu membuka dan mendorong kepada guru agar bisa ikut tes CAT, baik yang mendaftar P3K maupun ASN. Entah dalam sharing, latihan soal, maupun ucapan semangat,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap agar para guru fokus terhadap kinerja pengajaran. Guru yang memiliki kinerja tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, kinerja tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah.

“Ke depan saya harapkan teman-teman guru bisa melaksanakan pengajaran dengan baik, disiplin, jangan sampai tertekan, dan diniatkan sebagai ibadah,” tandasnya. (cr4/fat)