Bawaslu Kota Semarang Soroti Penjaringan Bakal Calon di Internal Parpol

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyebutkan, penjaringan bakal calon kepala daerah di internal partai politik tidak masuk dalam tahapan penyelenggaraan pilkada yang ditetapkan KPU. Dalam konteks pencalonan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi ketika proses pendaftaran pasangan calon secara resmi sudah berlangsung di KPU. Yakni mulai Agustus 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menyoroti mulainya penjaringan calon di setiap parpol. Pihaknya tengah melakukan proses kajian terkait apakah proses pencalonan penjaringan masuk dalam tugas pengawasan dari Bawaslu atau tidak.

Baca juga:  Lokasi Penyembelihan RPH Penggaron Sudah Siap 90 Persen

“Adapun beberapa person yang mencalonkan diri dari latar belakang ASN memang ketentuannya pada saat ia memberikan surat pengunduran diri. Dari proses itu apabila kemungkinan ditetapkan maka harus sudah ada SK pengunduran diri dari instansi tersebut,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Disisi lain, pihaknya juga belum bisa menindaklanjuti sebaran baliho-baliho berbau kampanye di sejumlah titik wilayah di Kota Semarang. Pasalnya, mereka belum ditetapkan resmi sebagai paslon untuk pilwakot oleh KPU.

“Kita kebijakannya sesuai regulasi. Jadi tidak bisa kemudian kami menafsirkan yang bersangkutan ini melakukan safari politik ataupun kampanye di luar tahapan yang belum ditetapkan. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan subjek peserta di dalam proses pemilihan,” ujar Arief.

Baca juga:  Backlog Kepemilikan Rumah di Jateng Tembus 324.855

Beberapa tahapan yang sedang dilakukan oleh Bawaslu yakni proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam). Usai melakukan tes tertulis, dilanjut tes wawancara dan diakhir dengan pelantikan yang digelar pada Sabtu (25/5/2024) mendatang.

“Kalau Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Red.) sudah mulai sosialisasi dan mulai proses pendaftaran jadi setelah panwaslu kecamatan dilantik, mereka akan melakukan wawancara kepada Pantarlih,” ungkap Arief.

Jumlah kebutuhan panwaslu kecamatan sebanyak 48 anggota. Sedangkan Pantarlih total 177 sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Semarang.

“Kalau Pengawas TPS bisa lebih dari 3.000 sekian karena setiap TPS berbeda dari sebelumnya (saat pilpres, Red.),” demikian kata Arief. (int/adf)