DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tetapkan Lima Klaster untuk Capai KLA Paripurna

GEMBIRA: Anak saat asyik bermain dengan kelici di salah satu Mini Zoo di DIY, beberapa waktu lalu. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) setempat terus berkomitmen untuk mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA) Paripurna. Berbagai program dilakukan untuk mencapai itu, salah satunya dengan menerapkan lima klaster.

Kepala Bidang Perlidungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sri Isnayanti Sudiasih mengatakan, untuk mewujudkan KLA secara paripurna, maka di wilayah kelurahan harus dilakukan penguatan dan optimalisasi program-program yang mendukung KLA. “Kurang lebih 27 persen atau sejumlah 109.477 dari 412.589 penduduk Kota Yogyakarta adalah anak-anak, maka kami terus berkomitmen untuk terus melindungi dan memenuhi hak anak, dengan upaya mewujudkan KLA paripurna,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Pembuang Sampah Sembarangan di Sleman Didenda Rp1 Juta

Dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta sudah secara optimal menyelenggarakan program pemenuhan dan perlindungan hak anak pada lima klaster, maka KLA paripurna dapat tercapai. Lantara sejak 2021 sampai 2023 Kota Yogyakarta hanya mendapatkan KLA kategori utama.

“Tentunya dengan keterlibatan lintas sektor, utamanya dalam pemetaan indikator KLA apa saja yang masih ada kendala, dan mitigasi supaya tidak menimbulkan persoalan anak yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dikatakan bahwa pelaksanaan program KLA lima klaster telah berjalan di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, mulai dari kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Baca juga:  Pastikan Kualitas Hewan Kurban, DKPP Bantul Lakukan Pemantauan

Kelima klaster dengan setiap indikatornya telah berjalan di tingkat kelurahan, kemantren juga kota, yang semuanya saling berkaitan. Untuk itu, selain peran penyelenggara publik juga mendorong pengurus di wilayah untuk melibatkan partisipasi anak.

“Melalui forum anak, nantinya terlibat menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya dalam Musrenbang Anak di tingkat kota, sehingga rencana pembangunan dan alokasi anggaran di dalamnya semakin responsif pada perlindungan dan pemenuhan hak anak,” pungkasnya. (riz/abd)