Gelar Workshop RAD TPB Selaraskan Pemahaman Rencana Pembangunan

KOMPAK: Para narasumber saat menyampaikan materi kepada peserta Workshop Rencana Aksi Daerah TPB Jateng di Khas Hotel, Selasa (21/5). (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Rencana Aksi dan Praktik Baik Aktor Non-Pemerintah Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman bagi organisasi, lembaga, dan instansi di luar pemerintahan agar selaras dengan rencana pembangunan pemerintah. Workshop dilaksanakan secara hybrid (daring & luring) bertempat di Khas Hotel Semarang, Selasa (21/5).

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pemsosbud) Johan Hadiyanto mengatakan, workshop diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs adalah amanat Perpres Nomor 59 Tahun dan 2017 dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Lanjut Johan, dalam Perpres tersebut, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat diminta untuk melibatkan tidak saja unsur pemerintahan daerah, namun juga unsur atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Dengan tujuan bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

“Di sini Aktor Non-Pemerintah yang kita libatkan yaitu organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga filantropi, pelaku usaha, termasuk perguruan tinggi. Mereka adalah lembaga atau organisasi yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan TPB melalui aksi nyata dan praktik baik,” terang Johan saat memberikan sambutan Workshop di Semarang, Selasa (21/5).

Baca juga:  Bank Jateng Raih Penghargaan The Best Regional Champion 2024 dari The Asian Post

Penyusunan RAD TPB ini berisi target dan capaian dari setiap indikator TPB yang bersifat teknokratik, namun hal itu penting. Lantaran dengan RAD TPB tersebut, akan mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan TPB dicapai. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi aktor TPB, baik di level pemerintah daerah maupun juga bagi aktor non-pemerintah, termasuk organisasi dan lembaga.

Johan menuturkan, RAD TPB Tahun 2019-2023, Pemprov Jateng merekam sebanyak 251 indikator TPB yang menjadi ukuran kuantitatif. Indikator itu nantinya untuk menilai sejauh mana  pencapaian target TPB Jateng dilaksanakan.

Sampai Tahun 2022, tercatat sebanyak 65 indikator TPB atau 32,3 persen telah mencapai targetnya. Sedangkan 88 indikator atau 43,8 persen menunjukkan capaian yang membaik, dan 48 indikator atau 23,9 persen masih memerlukan perhatian dan upaya khusus.

Pihaknya menyampaikan, indikator TPB Jawa Tengah dinilai masih memerlukan perhatian khusus dalam pencapaian targetnya, khususnya pada indikator kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Jateng sampai 2023 sebesar 10,77 persen, sedangkan targetnya di angka 7,48 persen.

Baca juga:  Injury Time, Hadi Santoso Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD

Selanjutnya, tentang penduduk dengan kerawanan pangan. Pemprov mengukur melalui prevalensi penduduk, kerawanan pangan di 2023 angkanya meningkat, yaitu sebesar 3,09 persen, dibanding Tahun 2022 sebesar 3,0 persen.

“Kondisi ini (peningkatan kerawanan pangan, Red) tentunya menjadi evaluasi kita bersama di internal pemerintah, namun juga perlu keterlibatan dan sumbang saran serta aksi nyata dari aktor di luar pemerintahan. Kebijakan, program ataupun kegiatan yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari semua pihak. Tidak terkecuali dari aktor non-pemerintah,” paparnya.

PAPARAN: Kabid Pemsosbud Bappeda Johan Hadiyanto saat menyampaikan sambutannya pada Workshop RAD TPB, Selasa (21/5/24). (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

Lanjutnya, proses penyusunan dokumen RAD TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, telah dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2023. Hal itu dilakukan melalui kegiatan Kick Off Meeting dengan mengundang OPD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk penyamaan persepsi dan identifikasi data-data untuk TPB, baik yang berasal dari OPD Pemprov Jateng, Instansi Vertikal yang ada di Jawa Tengah, dan juga dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah pada hari ini kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa berkumpul dan bertemu untuk bersama-sama mengonsolidasikan kembali tentang isu dan permasalahan strategis yang sedang dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan TPB,” ujar Johan.

Baca juga:  Wali Kota Semarang Minta Finishing Pembangunan RSUD Mijen Dikebut

Johan menambahkan, TPB diberlakukan dengan prinsip universal, integral, dan inklusif. Hal itu untuk meyakinkan agar dalam pembangunan tidak ada satu-pun orang yang ditinggalkan (No One Left Behind).

“Dalam TPB ini dikembangkan 17 tujuan (goals) yang terangkum dalam 4 pilar pembangunan. Pertama, pembangunan sosial; kedua, ekonomi; ketiga, lingkungan; serta keempat, hukum dan tata kelola. Nantinya semua tujuan pembangunan tersebut setiap tahun akan kita ukur dan evaluasi sejauhmana pencapaiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, TPB ini menuntut agar dalam pelaksanaannya, pencapaian TPB harus bersifat inklusif. Yaitu mendorong keterlibatan semua pihak, tidak saja pemerintah namun juga aktor di luar pemerintah. Hal itu bertujuan untuk bersama-sama menyentuh tujuan-tujuan TPB sesuai ranah bidang dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya masing-masing.

Johan berharap, melalui workshop tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran bersama dalam pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs Jateng. Khususnya antara pemerintah daerah dengan organisasi dan lembaga-lembaga di masyarakat. “Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, konsistensi, dan komitmen yang diberikan guna mengawal pencapaian sasaran TPB/SDGs di Jawa Tengah,” pungkasnya. (all/fat)