Kudus  

DPRD Kudus Usulkan Ranperda Pemulasaraan Jenazah

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Ali Ihsan
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Ali Ihsan. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Ali Ihsan ingin mengusulkan Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemulasaraan jenazah dan pemakaman. Hal itu disampaikan langsung dalam rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu.

Ali Ihsan mengaku bahwa beberapa waktu lalu Komisi D DPRD Kudus telah mengusulkan Ranperda produk halal kepada pimpinan dewan. Hanya saja, usulan tersebut tidak ditanggapi. Kini, anggota partai yang berasal dari PKB tersebut mengusulkan revisi peraturan daerah (perda).

“Cuman kami saat ini ingin mengusulkan yang lebih urgen tentang revisi perda No 13 tahun 2012 yang perbup No 24 tahun 2021. Ini 9 tahun baru ada perbup-nya, kami berharap bisa di revisi tentang pemakaman dan pemulasaraan jenazah,” katanya.

Baca juga:  Persiku Kudus Amankan Tiket Liga 2

Seandainya apabila direvisi maka akan ada bab dan pasal baru tentang pemulasaraan jenazah orang Islam. Sebab yang terjadi di masyarakat selama ini, ketika ada orang meninggal dengan kelamin wanita yang melakukan pemulasaraan itu Modin laki-laki.

“Ya kalau yang meninggal perempuan tua dan yang mandiin modin tua, kalau janda muda meninggal terus modin muda yang memulasar gimana,” ujar Ihsan sembari bercerita.

Terkait hal itu, Ali juga berkelakar dengan pihak modin terkait waktu pemulasaraan yang lama kepada salah seorang masyarakat yang meninggal.

“Ngadusi rak bar malah dia menjawab adusi dewe,” tandasnya.

Baca juga:  Jaga 7 Stabilitas Komoditas Pangan Melalui GPM

Dengan demikian, Ali Ihsan meminta kepada pimpinan dewan untuk segera melakukan revisi Perda No 13 tahun 2012 tentang pemulasaraan jenazah yang harus di prioritaskan.

Menanggapi hal itu, Ketua Bapemperda DPRD Kudus, Sutriyono menjelaskan mengenai pengusulan Ranperda yang kemudian ada proses selanjutnya yakni mengenai pandangan fraksi. Setelah itu, jawaban atas pandangan fraksi dari Bapemperda.

“Setelah itu nanti ada keputusan untuk menjadi salah satu Propemperda yang kita usulkan menjadi rancangan dan akan masuk pembahasan pansus. Terlebih untuk Ranperda dari usulan dewan itu bersifat prakarsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, pertimbangan itu dilakukan berdasarkan usulan dari masing komisi maupun fraksi. Sehingga ada 12 usulan mereka yang kemudian di diskusikan bersama, untuk menjadi skala prioritas, ada 6 prioritas.

Baca juga:  Pahami Jurnalistik, Karang Taruna Gandeng Joglo Jateng

“Sehingga ada salah satu tadi yang usulan belum masuk di 2024. Maka, tahun 2025 akan kita masukkan. Sebagai contoh usulan dari produk halal. Sebenarnya sudah masuk usulan masing-masing fraksi tahun 2023, dan menjadi Propemperda tahun 2024 tapi belum bisa masuk, jadi geser 2025,” terangnya.

“Ada pula usulan pemulasaraan jenazah. Tentunya usulan itu harus merubah keputusan Propemperda dimana ada perkembangan usulan dari paripurna yaitu pemulasaraan itu. Ini sudah produk lama yang tidak relevan perlu diubah sesuai kondisi masyarakat,” pungkasnya. (adm)