Pemprov Jateng Raih Digital Government Award dari Presiden

PRESTASI: Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menerima Digital Government Award dari Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/24). (HUMAS/JOGLO JATENG)

JAKARTA, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/24).

Sebab, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai  angka 4,26 dengan predikat memuaskan. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26.

Baca juga:  Bicara di WWF Bali 2024, Pj Gubernur Jateng Sampaikan Pengelolaan Danau Rawa Pening Yang Berkelanjutan

“Ini suatu kebanggaan bagi kami,  bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan digital government award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden,” kata Nana usai menerima penghargaan.

Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting. Dikatakan Nana, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar kedepan semakin baik dalam melayani masyarakat.

“Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat.

Baca juga:  Dipa Yustia Resmi Rebut Kursi ke 6 DPRD Jateng I, Permohonan PKB Ditolak MK

Jokowi menyatakan, agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya. Ia menyampaikan kesederhaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat. (hms/gih)