Keterwakilan PPS Perempuan di Bantul Capai 48 Persen

JELASKAN: KPU Bantul saat melangsungkan konferensi pers, beberapa waktu lalu. (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul telah melantik sebanyak 225 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 48 persen di antaranya merupakan keterwakilan perempuan.

“225 PPS ini terdiri dari 117 laki-laki dan 108 perempuan. Artinya, dari jumlah itu keterwakilan perempuan sebesar 48 persen,” ungkap Wuri Rahmawati selaku Ketua Divisi Sosdiklih Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bantul, beberapa waktu lalu.

Wuri mengatakan, PPS terlantik akan bekerja selama 8 bulan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bantul Tahun 2024. Adapun PPS Pilkada ini dipilih dari komposisi orang lama yang berpengalaman dan juga orang baru mantan KPPS.

Baca juga:  PDIP Putuskan tidak Jadi Oposisi

Menurutnya, hal ini sebagai upaya regenerasi penyelenggara pemilu yang akan datang. Sehingga diharapkan, PPS terlantik dapat menyesuaikan ritme kerja di KPU dan segera melakukan koordinasi dan konsolidasi.

“Sebab dalam waktu dekat, yakni awal Juni, tahapan penyusunan daftar pemilih sudah dimulai. Dengan tahapan pemetaan TPS, rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang jumlahnya tidak sedikit, maka dari itu koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk segera dilakukan oleh PPS terpilih,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul Joko Santosa juga menyampaikan, jajaran ad hoc KPU Bantul, terutama PPS memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan  tahapan Pilkada di tingkat desa. Untuk itu, Joko berharap agar PPS yang dilantik mampu menegakkan nilai dasar organisasi yakni dengan menanamkan nilai-nilai profesional, mandiri dan berintegritas

Baca juga:  KPU Kota Yogyakarta Lantik 205 Petugas Pemilu, Petugas Pantarlih Segera Dibentuk

“PPS harus turut menjadi bagian KPU untuk menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, pemilih, maupun seluruh pemangku kepentingan, karena sukses penyelenggaraan memerlukan peran serta dari semua pihak,” ujarnya. (nik/abd)