PT Kin Yip Bags Dinilai Masih Alot Ambil Keputusan

SUASANA: Proses audiensi 13 buruh yang di-PHK secara sepihak di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (28/5/24). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Kin Yip Bags menilai perusahaan tersebut masih alot dalam mengambil keputusan untuk persoalan 13 buruh yang di PHK secara sepihak. Dalam mediasi kedua bersama DPRD Kota Semarang di Ruang Paripurna DPRD, pihak perusahaan masih mempertahankan keputusan awal, dan meminta waktu untuk mengambil pertimbangan sampai Jumat (31/5/2024) mendatang.

Ketua SPSI PT Kin Yip Bags, Fendi Ismawan mengukapkan, pihaknya juga terkendala dalam berkomunikasi langsung dengan pemilik perusahaan asal China tersebut, yakni Peng Li. Fendi juga menilai pihak perusahaan masih kurang paham terkait aturan ketenagakerjaan di Indonesia.

“Beliau tidak bisa berbahasa asing dengan kita itu menjadi permasalahan awal berupa komunikasi kurang, terganggu,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, Rabu (29/5/24).

Baca juga:  Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Dermaga Nelayan Tambaklorok

Terkadang, kata Fendi, Peng Li menyalahkan pekerjanya (penerjemah) yang memberikan pernyataan dengan jelas ke karyawan bahwa perusahaan akan memindahkan personil ke PT Elite Bags and Hats Indonesia. Meski begitu, dikatakan oleh Peng Li melalui penerjemahnya tidak ada perintah sama sekali dan status 240 pekerja akan dipindahkerjakan PT Elite Bags and Hats Indonesia karyawan (PT Kin Yip Bags) masih berlanjut.

“Padahal ia (Peng Li, Red.) merasa tidak berbicara seperti itu. Dan saya sudah sampai 3 kali menanyakan hal tersebut untuk memperjelas,” jelas Fendi.

Usai mediasi kedua ini, lanjutnya, ia turut mengapresiasi Komisi D DPRD Kota Semarang yang telah mewakili suara hati buruh. Ia menambahkan, jika dalam audiensi pada (31/5/2024) mendatang pihak perusahaan masih alot dalam mengambil keputusan dan titik kesabaran SPSI sudah habis. Maka pihaknya siap melakukan pelaporan aksi lagi terkait masalah hukum yang ada di perusahaan.

Baca juga:  Puluhan Sapi di RPH Kota Semarang Masih Antre Disembelih

“Anggota dewan sudah maksimal dalam memediasi kami dan jika ternyata tidak ada hasil ya terpaksa kalau ada unsur pidana kami siap melakukan pelaporan. Kami tetap memperjuangkan hak-hak kesejahteraan buruh,” tegasnya.

Dirinya berharap, pihak perusahaan dapat memberikan kejelasan dari status perusahaan. Sebab, posisi manajemen perusahaan sedang di masa genting.

“Disini pun sebagai karyawan sudah ada yang di alihkan PT Elite dan sebagian sudah disuruh tanda tangan sebagai pegawai kontrak di PT Elite,” harap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengaku pihaknya masih terus melakukan negosiasi kepada pihak perusahaan terkait keputusan tentang 13 buruh yang di PHK. Bahkan, dirinya sudah memegang dokumen pendukung seperti SP1, SP2, SP3, dan surat PHK yang diberikan karyawan.

Baca juga:  Kuota PPDB SMAN dan SMKN di Jateng Sebanyak 225.230 Kursi

“Aturan penetapan dikeluarkannya SP1 hingga SP3 harus ada jeda waktu sekitar 6 bulan kalau dalam 6 bulan mereka tidak mengulang maka nol kan. Sedangkan, perusahaan memberikan hukuman itu jedanya 2 sampai 3 hari saja,” ujarnya. (ara/adf)