Organisasi Profesi Jurnalis Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

SUASANA: Organisasi profesi jurnalis melakukan aksi tolak RUU Penyiaran di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (30/5/24). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran. Meski begitu, sejumlah organisasi profesi jurnalis melakukan aksi tolak RUU Penyiaran di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan menilai RUU penyiaran adalah bentuk pembungkaman kebebasan pers. Hal ini juga merupakan ancaman demokrasi di Indonesia, serta pelanggaran UUD 1945 karena membatasi kebebasan berekpresi terhadap jurnalis.

“Ketika (penayangan siaran eksklusif hasil produk jurnalistik, Red.) investigasi itu dilarang, yang mana itu difungsikan sebagai pembongkaran kejahatan, korupsi, dan sebagainya, berarti yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa itu sampai dilarang,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, Kamis (30/5/24).

Baca juga:  Hendi dan Rukma Daftar Cagub melalui PDIP

Ia menjelaskan, investigasi adalah ‘mahkota’ bagi jurnalis. Sekaligus produk jurnalistik yang tertinggi.

Saat pembahasan RUU Penyiaran, menurut Aris, selama ini DPR RI tidak pernah melibatkan semua stakeholder. Seperti organisasi profesi jurnalis maupun tokoh masyarakat.

DPR RI, kata dia, perlu merancang RUU penyiaran ini kembali, yang isinya adalah tentang bagaimana kerja jurnalis bisa lebih dilindungi. Sehingga, kebebasan pers dapat berjalan dengan damai dan demokrasi di Indonesia tetap berjalan. Pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi DPR RI terkait apakah RUU yang sebelumnya telah dibahas, apakah akan diteruskan atau tidak.

Baca juga:  Dyah Tunjung Bakal Kedepankan Program Perempuan dan Anak

“Kita tetap akan berjuang bersama elemen masyarakat sipil dan organisasi sipil sampai menang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengda IJTI Jawa Tengah, Teguh Hadi Prayitno menyampaikan adanya larangan penayangan siaran eksklusif hasil produk jurnalistik ini justru bukan bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melainkan hanya kepentingan orang-orang yang terlibat suatu kasus.

Dalih pelarangan ini diusulkan guna mencegah terpengaruhinya opini publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun dampak negatif jika RUU penyiaran disahkan, kata Teguh, masyarakat tidak akan mendapatkan akses informasi yang baik dan terpercaya lagi.

Baca juga:  Pemprov Jateng Dorong Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha

“Oleh karena itu RUU Penyiaran ini bukan solusi. Solusinya adalah pembatalan,” imbuhnya.

Menurut pantauan Joglo Jateng, aksi demo ini dilakukan bersama organisasi profesi lainnya dan organisasi masyarakat sipil di Jawa Tengah. Diantaranya AJI Semarang, PWI Jateng, IJTI Jawa Tengah, LBH Semarang, LRC KJHAM, LPM se-Semarang Raya, dan lain sebagainya. Orasi dan pernyataan sikap dilakukan dengan tegas dari masing-masing perwakilan organisasi. (int/adf)