Kebijakan Zero Pungutan di Jateng Dinilai Perlu Dikaji Ulang

DIALOG: Diskusi pro dan kontra study tour bersama Komisi E DPRD Jateng di Hotel Horison, belum lama ini. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Kebijakan zero pungutan di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah dinilai harus dikaji ulang. Hal ini mencuat dalam diskusi Pro dan Kontra Study Tour, yang dihadiri Anggota Komisi E DPRD Jateng, Disdik Jateng, Dinas Pemuda, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Pengamat, serta menghadirkan perwakilan orang tua di Hotel Horison Semarang, belum lama ini.

Sebagaimana diketahui kebijakan zero pungutan tersebut tertulis pada SE 420/2020, yang terbit pada 2 Januari 2020 di era Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat terjadinya Covid-19. Dalam peraturan tersebut study tour menjadi salah satu hal yang dilarang. Padahal larangan study tour ini berbanding terbalik dan tidak sejalan dengan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum ini mewajibkan peserta didik untuk mengeksplor diri.

Baca juga:  Sekretaris DMI Kota Semarang Harap Kurban Jadi Pembiasaan

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto menyampaikan zero pungutan menjadi alasan larangan study tour. Padahal, siswa membutuhkan outing class untuk mengembangkan kemampuan mereka. Pihaknya pun meminta agar kebijakan ini dilakukan evaluasi dan dikaji ulang.

“Tadi Pak Narto (Disdik Jateng) sudah menyampaikan masih dikaji. Masukan dari teman-teman Dinas Pariwisata juga menyanpiakan, sehingga kemungkinan ini akan (dikaji ulang). Karena (larangan study tour) induknya dari zero pungutan,” jelas Yudi.

Ia menambahkan, larangan study tour ini tidak sejalan dengan kebijakan kurikulum merdeka. Di mana sekolah dituntut untuk merdeka belajar dan emilih sendiri pembalajaran yang cocok untuk peserta didiknya.

Baca juga:  Pj Gubernur Jateng Minta Pemda Intens Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024

“Sebagaimana kurikulum merdeka belajar, siswa semestinya tidak hanya belajar dari kelas. Namun memiliki kesempatan menambah pengetahuan dengan langsung turun ke lapangan,” akunya.

Kurukilum merdeka kata dia, menuntut anak untuk bisa berpikir kreatif, bekerja sama antar kelompok, membangun networking, serta lebih peka terhadap lingkungan. Pihaknya mengaku melalui outing class bisa menumbubkan hal tersebut.

Outing class nanti bisa kita bawa ke proses produksi sepeda. Misalnya ke Kawasan Industri Kendal. Jadi mereka bisa terinspirasi, melihat proses produksi secara langsung yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah,” tegasnya.

Baca juga:  TK Swasta dan PKBM di Semarang Berpotensi Bayar Sewa Lahan

Sementara Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Jateng Sunarto mengaku Disdik Jateng masih menerapkan kebijakan zero pungutan. Kendati demikian pihaknya juga masih menggodok aturan untuk memberikan ruang bagi satuan pendidikan menggelar kegiatan di luar sekolah.

“Kita sedang berproses kajian terhadap kebijakan zero pungutan dan turunan-turunannya. Termasuk di dalamnya study tour,” ungkapnya.

Harapannya, lanjutnya, setelah ada kajian ulang terhadap kebijakan zero pungutan ini, bisa lebih menyerap aspirasi dari orang tua. Namun dengan tetap terencana dan tidak memberatkan wali siswa. (luk/gih)